Kementerian ESDM Usulkan Volume BBM Bersubsidi dalam RAPBN 2025 Sebesar 18,84-19,99 Juta KL

0

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengajukan usulan volume Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2025 sebesar 18,84 hingga 19,99 juta kilo liter (KL). Usulan tersebut terdiri dari minyak tanah sebanyak 0,51 hingga 0,55 juta KL dan minyak solar sebesar 18,33 hingga 19,44 juta KL.

Menteri ESDM, Arifin Tasrif, menyampaikan usulan ini dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Rabu (05/06/2024). “Kami mengusulkan volume BBM bersubsidi dalam RAPBN TA 2025 sebesar 18,84 hingga 19,99 juta KL,” ujar Arifin.

Arifin menjelaskan bahwa pemerintah terus memberikan subsidi tetap untuk BBM Solar serta subsidi selisih harga untuk minyak tanah. Subsidi ini diberikan dengan pengendalian volume dan kontrol ketat terhadap kelompok atau sektor yang berhak mendapatkan manfaat. Pertimbangan dalam menentukan besaran subsidi tetap Solar didasarkan pada perkembangan indikator ekonomi makro, terutama Indonesian Crude Price (ICP) dan nilai tukar Rupiah.

“Dalam RAPBN T.A. 2025, kami mengusulkan Subsidi Tetap untuk Minyak Solar sebesar Rp1.000 hingga Rp3.000 per liter dan subsidi selisih harga untuk minyak tanah,” jelas Arifin.

Pentingnya subsidi ini disebabkan oleh harga keekonomian minyak solar yang mencapai Rp12.100 per liter, sedangkan Harga Jual Eceran (HJE) yang ditetapkan adalah Rp6.800 per liter. Minyak solar masih banyak digunakan untuk transportasi darat, laut, kereta api, usaha perikanan, pertanian, usaha mikro, dan pelayanan umum. Oleh karena itu, menjaga harga jual eceran minyak solar menjadi prioritas utama pemerintah.

Namun, masalah penyalahgunaan solar bersubsidi masih marak terjadi. Anggota Komisi VII DPR RI, Nasril Bahar, mengungkapkan bahwa solar bersubsidi sering disalahgunakan untuk kegiatan pertambangan. “Mereka membeli solar bersubsidi dengan harga murah dan kemudian menjualnya kembali ke industri pertambangan dengan harga yang lebih tinggi,” terangnya.

Arifin menanggapi masalah ini dengan menghimbau masyarakat untuk aktif mengawasi penyaluran BBM bersubsidi dan melaporkan jika menemukan indikasi penyalahgunaan. “Pemerintah akan terus berupaya untuk meningkatkan efektivitas penyaluran BBM bersubsidi agar tepat sasaran dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan,” tutupnya.

Dalam upaya meningkatkan efektivitas penyaluran BBM bersubsidi, Kementerian ESDM juga bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mengembangkan sistem pengawasan yang lebih canggih dan terintegrasi. Teknologi digital diharapkan dapat membantu meminimalisir penyalahgunaan dan memastikan bahwa subsidi tepat sasaran.

Langkah ini diharapkan dapat mengatasi tantangan dalam penyaluran BBM bersubsidi, memastikan ketersediaan energi bagi sektor-sektor vital, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan. Pemerintah berkomitmen untuk terus memperbaiki sistem subsidi BBM, memastikan keterjangkauan bagi masyarakat luas, serta mengoptimalkan penggunaan energi nasional demi kesejahteraan rakyat Indonesia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *