Kementerian KLHK Dukung Babel Jadi Lumbung Pangan Nasional
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menjadi salah satu provinsi yang diperhatikan Pemerintah Pusat untuk dijadikan lumbung pangan nasional. Terkait hal itu, pada Senin (25/1/2021), Gubernur Kep. Babel Erzaldi Rosman bertemu Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI, Alue Dohong di Taman Arboretum Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan RI, Jakarta.
Dalam pertemuan itu, Gubernur Erzaldi membahas perkembangan rencana Pemerintah Pusat untuk menjadikan Provinsi Kep. Babel menjadi Lumbung Nasional. Gubernur Erzaldi juga berharap agar rencana itu dapat terealisasi secepatnya.
Dijadikannya provinsi sebagai lumbung nasional tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 24 tahun 2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Food Estate, yang merupakan kebijakan pemerintah untuk mendorong kawasan hutan menjadi tempat food estate atau kawasan lumbung pangan nasional, sehingga tidak bergantung pada daerah maupun negara lain.
Gubernur Erzaldi mengatakan, sektor pertanian memiliki peran penting dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi di daerah, apalagi sektor ini sangat dibutuhkan di tengah pandemi Covid-19. Saat ini, Babel sedang mengenjot sektor pertanian untuk mengoptimalkan kebutuhan masyarakat Babel sehingga tidak tergantung komoditi dari daerah lain.
“Saat ini kami tengah mempersiapkan segala hal terkait penguatan pangan, baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang,” jelasnya
Menurut Gubernur Erzaldi, program ketahanan pangan tidak akan berjalan mulus jika tidak ada sinergitas yang kuat antar pemangku kepentingan, termasuk dukungan dari Pemerintah Pusat. Karena itu, para pemangku kepentingan untuk membulatkan tekad bekerja bersama untuk mewujudkan program ketahanan pangan ini.
“Program ini saya namakan ‘Integrated Area Development Bangka Belitung’, semata-mata saya perjuangkan untuk ekonomi kerakyatan masyarakat Bangka Belitung agar dapat mengelola daerahnya dengan baik dan bertahap kebutuhan pangan masyarakat dapat dicukupi sendiri,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Menteri LHK, Alue Dohong merespon positif usulan Gubernur Erzaldi yang berjuang demi rakyatnya terkait pemanfaatan kawasan hutan sebagai lumbung pangan.
“Saya akan menindaklanjuti pertemuan ini dengan rapat lanjutan dengan Komisi IV DPR RI serta agenda penegakkan hukum terkait pertambangan laut di Babel,” pungkasnya.
Rapat yang turut dihadiri oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provins Babel, Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Babel, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Lingkungan, Direktorat Jenderal Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Staf Ahli Menteri, serta Kasubdit Pengukuhan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diakhiri dengan pemberian cinderamata hasil kerajinan masyarakat Babel kepada Wakil Menteri LHK.
