Kementerian PUPR Prioritaskan Kebutuhan Air dan Sanitasi Bagi Korban Gempa
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menyampaikan bahwa Kementerian PUPR berupaya untuk memenuhi kebutuhan warga dan para pengungsi, terutama air dan sanitasi, pada masa tanggap darurat pasca bencana gempa di Lombok Utara yang terjadi Minggu malam, 5 Agustus 2018.
Hal tersebut disampaikan Menteri Basuki, saat meninjau kondisi Lombok Utara pasca gempa, Senin, 6 Agustus 2018. Selain itu, Menteri Basuki juga meninjau sumur bor yang berjarak sekitar 2 km dari pusat kecamatan untuk memastikan pasokan air di lokasi pengungsian dan locus prioritas lainnya, seperti rumah sakit, puskesmas, musholla dan hunian warga.
“Untuk mendapatkan sumber air, Kementerian PUPR akan membuat sumur bor di dekat lokasi pengungsian,” kata Menteri Basuki.
Untuk memastikan bantuan sarana dan prasarana yang dibutuhkan pengungsi bisa terpenuhi sekaligus mempersiapkan tahapan rehab dan rekon, Menteri Basuki menginstruksikan Staf Ahli Bidang Keterpaduan Pembangunan Achmad Gani Ghazaly, untuk berkantor di Lombok Utara dibantu Satker Ditjen Cipta Karya, BPJN IX Mataram, BWS Nusa Tenggara 1 dan Satker Penyediaan Perumahan.
Kementerian PUPR pada Senin, 6 Agustus 2018, telah mendatangkan sarana dan prasarana untuk membantu pengungsi pada masa tanggap darurat ini dari gudang peralatan Kementerian PUPR di Bekasi dan Bali.
Dari Gudang peralatan di Bali telah dikirim ke Lombok hari ini sebanyak 30 unit tenda hunian darurat (THD), 16 unit Hidran Umum (HU) kapasitas 2000 liter, dan 30 unit HU kapasitas 1000 liter. Dari gudang Bekasi dikirimkan ke Ubung Bali sebanyak 26 unit WC Portable Toilet, 40 unit THD, dan 100 unit rangka besi HU kapasitas 2000 liter yang selanjutnya akan dikirim ke Lombok. Barang-barang tersebut sebagian telah didistribusikan ke sejumlah posko pengungsian.
Sementara itu terkait rumah yang rusak akibat gempa, Menteri Basuki berpesan pada jajarannya bahwa proses perbaikan rumah harus mengikuti standar dan pedoman teknis bangunan tahan gempa.
“Hal ini harus dilakukan di bawah supervisi yang ketat sekaligus sebagai bentuk edukasi publik bagaimana membangun rumah yang berkualitas, layak huni dan tahan gempa,” ujar Menteri Basuki.
Dalam tinjauannya ini, Menteri Basuki juga mengukuti Rapat Koordinasi di tenda darurat Posko Induk Gabungan yang berlokasi di Kecamatan Tanjung yang merupakan ibukota Kabupaten Lombok Utara.
Turut mendampingi Menteri Basuki, Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja, Kepala BWS Nusa Tenggara I Asdin Julaidy, dan Kepala BPJN IX Mataram Budiamin. (Sumber Kementerian PUPR)
