Kepala Balitbangda Sulsel Jadi Pembicara FGD KEIN
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Sulsel, Muhammad Iqbal Suhaeb, menjadi salah satu pembicara utama pada Fokus Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) RI, di Hotel Le Méridien, Jakarta, Selasa (27/3). FGD ini terkait membangun pusat-pusat pertumbuhan, peningkatan muatan sebagai pengungkit tumbuhnya industri kapal dan pelayaran.
Selain Iqbal, hadir sebagai pembicara Plt Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri – Kemenko Perekonomian RI Elen Setiadi, Direktur Pusat Kajian Sistem Logistik ITB Senator Nur Bahagia, dan Direktur Eksekutif Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKII) Fahmi Shahab.
Adapun yang menjadi peserta dari perwakilan APINDO, Dewan Riset Daerah, PELNI, HIPPMI, KADIN dan Ketua Bappeda Dinas Perindustrian Daerah.
Iqbal sendiri menyampaikan bahasan terkait kebijakan Pemda untuk meningkatkan industri di daerah berbasis sumberdaya daerah dan meningkatkan muatan kapal. Termasuk, kemampuan Litbang dan universitas di daerah sebagai sumber iptek dan inovasi dalam menumbuhkan industri. Serta, bagaimana strategi daerah untuk mengolah sumberdayanya dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah.
“Pada dasarnya membahas tol laut, bagaimana pengembangan tol laut dengan pengembangan logistik, bagaimana menurunkan biaya logistik kapal-kapal laut, terutama di wilayah Timur Indonesia, seperti kita ketahui bahwa interval kapal laut wilayah timur itu sangat kurang,” kata Iqbal seperti dilansir dari laman resmi Pemprov Sulsel.
Iqbal menjelaskan, strategi yang dapat digunakan dalam membangun Indonesia sebagai poros maritim dunia, perlu dimaknai dengan prinsip dasar pelayaran. Yaitu, ship follow the trade, atau kapal beserta pelabuhan mengikuti perdagangan, bukan sebaliknya. Namun, konsep ship follow the trade hanya cocok di wilayah barat dimana pelayaran dan perdagangan sudah cukup ramai. Sedangkan kalau di KTI sebaiknya gunakan konsep ship promote the trade, dimana kapal mempromosikan perdagangan, karena perdagangan masih kurang dan memerlukan berbagai insentif.
“Kalau kita bicara market, maka susah itu kapal-kapal yang ada di Indonesia timur, tidak bisa diserahkan pada pasar. Harus ada intervensi khusus dari pemerintah,” sebutnya.
Perbedaan yang ada, Return of Investment (ROI) wilayah barat lebih menguntungkan, belum lagi komoditas yang terbatas. Untuk itulah, diminta agar ada perlakuan khusus untuk kapal-kapal yang ke Indonesia timur, ada insentif khusus. Bentuknya bisa berupa biaya bunga lebih rendah, dan atau pemberian subsidi, serta pembangunan infrastruktur.
“Namun yang paling penting adalah, kalau kita bicara tol laut, bukan hanya bicara fisik, tetapi bicara komitmen terhadap regulasi dan budget harus ada,” ucapnya.
Sementara, masukan dari diskusi ini, diantaranya, pelabuhan-pelabuhan Indonesia dibagi fungsinya. Seperti pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul sampai pelabuhan rakyat.
Masukan lainnya, agar pelabuhan di Indonesia tidak semuanya dibuka untuk pelayaran internasional. Ini disebabkan ada resiko yang dihadapi, diantaranya, narkoba bisa dengan bebas masuk.
“Kalau ini dibuka, akan seperti zaman perang candu dulu, karena dimana-mana bisa masuk narkoba,” jelasnya.
Pertimbangan lainnya untuk strategi dan keamanan nasional. “Ini kalau semua pelabuhan kita dibuka untuk internasional, sebab Amerika pun juga cuma dua yang dibuka,” pungkasnya.
