Ketua Umum Moeldoko Resmi Lantik Kepengurusan DPP HKTI Periode 2020-2025
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) resmi memiliki kepengurusan untuk masa bakti 2020-2025. Kepengurusan ini dilantik oleh Ketua Umum HKTI Jenderal (Purn) Dr Moeldoko pada Selasa (26/1/2021).
Acara pelantikan dilangsungkan secara hybrid, dengan jumlah terbatas dan menerapkan protokol kesehatan, untuk yang dilantik secara langsung di kantor DPP HKTI di Jl. Taman Lawang No.1, Menteng, Jakarta Pusat dan selebihnya mengikut secara virtual melalui aplikasi zoom.
Pelantikan ditandai dengan membacakan naskah pelantikan oleh Ketua Umum di hadapan pengurus DPP HKTI. Saat membacakan naskah pelantikan, Moeldoko terlebih dahulu menanyakan kesediaan dan kesiapan pengurusan untuk dilantik dan berjuang memajukan HKTI, para pengurus serentak menjawab bersedia.
“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Himpunan Kerukunan Tani Indonesia pada hari ini, Selasa,tanggal 26 Januari 2021, pukul 15.02 Waktu Indonesia Barat melantik saudara sekalian untuk menjadi pengurus DPP HKTI masa bakti 2020-2025, saya harap saudara sekalian bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugas sebagai pengurus DPP HKTI masa bakti 2020-2025,semoga ALLAH SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kekuatan pada saudara-saudara sekalian untuk menjalankan tugas yang mulia ini,” kata Moeldoko.
Dalam sambutannya Moeldoko mengucapkan selamat kepada anggota HKTI yang dipercayakan untuk duduk di kepengurusan DPP HKTI. “saya ucapkan terima kasih karena saudara-saudara masih mencintai HKTI,” kata Moeldoko.
Dalam kesempatan ini, Moeldoko menyampaikan beberapa arahan di antaranya HKTI harus memperkuat konsolidasi hingga menyentuh level Gabungan Kelompok Tani (Gapotan).
“Konsolidasi bagaimana kita membentuk keorganisasian HKTI sampai menyentuh di tingkat gapotan itu belum bisa berjalan dengan baik. Kalau itu tidak terjadi, teman-teman sekalian cukup sulit HKTI bisa memberikan kontribusi,” ujar Kepala Staf Kepresidenan ini.
Arahan berikutnya, yakni melakukan pendampingan kepada petani. Moeldoko melihat pendampingan hingga saat ini belum dilakukan secara maksimal.
“Saya selalu ikuti di Sumatera Barat Dharmasraya sama 10 koma sekian ton, yang M70D 8 koma sekian ton, pertanyaannya kenapa itu tidak bisa berjalan secara masif, di mana peran HKTI. Padahal ini jelas-jelas sudah terbukti, terbukti di mana-mana, tetapi pendampingan kita, teman-teman HKTI belum bisa berjalan dengan baik.
Kemudian, Moeldoko juga meminta HKTI untuk mempertajam koordinasi dan komunikasi dengan lembaga lain maupun para pemangku kepentingan sehingga dapat menjembatani kepentingan petani.
“Banyak ini yang perlu diajak koordinasi. Bukan hanya Menteri Pertanian, bisa ke Menteri UMKM, bisa ke Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dengan pertanian kita bisa membangun desa pariwisata, kenapa tidak, itu bisa,” ungkap mantan Panglima TNI ini.
Selain itu, Moeldoko juga mendorong HKTI melakukan Social Engineering, yang dapat memberikan manfaat lebih untuk petani, seperti menciptakan inovasi terhadap produk pertanian sehingga memiliki mutu dan kemasan yang baik dan laris dipasaran.
“Jadi kita memikirkan pertanian bukan hanya memikirkan bertaninya saja tetapi produknya ini perlu dipikirkan dengan baik, karena nanti efeknya adalah ke sana, efeknya secara tidak langsung bagaimana petani kita akan tumbuh dengan baik,” jelas Moeldoko.
Tak hanya Moeldoko, arahan untuk pengurus HKTI juga datang dari Menteri Peranian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo yang juga sebagai Ketua Dewan Penasehat HKTI. Dalam arahannya, Mentan berharap HKTI mampu bersama Kementerian Pertanian untuk mewujudkan program-program pertanian.
tentu saja dengan hadirnya DPP ini berbagai hal yang harus dilakukan oleh HKTI mampu berjalan semakin baik, mendampingi kepentingan negara dan rakyat, mendampingi kepentingan Kementerian Pertanian dalam mewujudkan ketahanan pangan, kemandirian pangan dan kedaulatan pangan yang menjadi harapan kita semua,” kata Mentan yang disampaikan secara virtual.
Tak ketinggalan, Ketua Badan Pertimbangan Organisasi (BPO) DPP HKTI Oesman Sapta Odang juga ikut berikan arahan, antara lain HKTI harus dapat memastikan ketersediaan teknologi tepat guna untuk sektor pertanian dan juga turut mencetak SDM yang bermutu.
“Meningkatkan produktivitas hanya bisa bisa dicapai jika produksi per herktar bisa lebih besar dan hal ini sangat tergantung pada ketersediaan teknologi tepat guna dan sumber daya manusia yang unggul,” ujar Oesman Sapta.
Untuk mengetahui siapa saja yang mengisi kepengurusan HKTI yang baru dapat diklik di Surat Keputusan Susunan dan Personalia Pengurus Tingkat Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Masa Bakti 2020-2021
