Menko Pangan Ingatkan Kepala Daerah Untuk Awasi Harga Gabah Petani Sesuai HPP
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), mengingatkan seluruh kepala daerah untuk melakukan pengawasan ketat terhadap harga gabah petani yang dibeli di tingkat lokal, agar sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang telah ditetapkan sebesar Rp6.500 per kilogram. Hal ini disampaikan Menko Zulhas saat menghadiri acara panen raya di Desa Pangkur, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, pada Senin (3/3/2025).
“Saya minta kepada bupati atau wali kota untuk mengawasi dengan seksama agar harga gabah petani tidak dibeli di bawah harga Rp6.500 per kilogram, atau tidak lebih rendah dari HPP yang sudah ditetapkan,” kata Zulhas. Ia menegaskan bahwa kebijakan ini sangat penting untuk menjamin kesejahteraan petani dan mendukung ketahanan pangan nasional.
Zulhas menjelaskan bahwa pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp139,4 triliun untuk mendukung program swasembada pangan pada tahun 2025. Dana ini akan digunakan untuk berbagai program strategis, termasuk memastikan pembelian gabah petani dengan harga yang sesuai HPP.
“Pemerintah hadir lewat Bulog untuk membeli gabah dengan harga minimal Rp6.500 per kilogram. Kami pastikan bahwa harga tersebut dijamin, tidak boleh ada pabrik padi atau pihak lain yang membeli di bawah harga tersebut. Bila ada yang melanggar, bisa dipanggil oleh pihak kepolisian,” tegas Zulhas. Ia menambahkan bahwa pembelian gabah dengan harga yang sesuai HPP sangat penting untuk memastikan para petani sejahtera dan terus termotivasi untuk menanam padi, sehingga swasembada pangan dapat tercapai.
Selain itu, Menko Zulhas juga menyampaikan bahwa swasembada pangan menjadi salah satu misi penting pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Oleh karena itu, pemerintah telah mengoptimalkan penggunaan teknologi di sektor pangan dan terus melakukan berbagai inovasi, terutama di sektor infrastruktur irigasi yang mendukung produktivitas pertanian.
Bupati Ngawi, Ony Anwar Harsono, menyampaikan dukungannya terhadap program pemerintah yang bertujuan untuk mewujudkan swasembada pangan. Kabupaten Ngawi, yang dikenal sebagai lumbung pangan nasional, berhasil mencapai target luas tanam padi yang ditetapkan pemerintah pusat sebesar 144.896 hektare pada tahun 2024, dengan total produksi gabah kering giling (GKG) mencapai 771 ribu ton.
Pada tahun 2025, Pemkab Ngawi mendapatkan target baru dari pemerintah pusat untuk menanam padi di lahan seluas 180 ribu hektare. “Kami di Kabupaten Ngawi siap untuk mendukung sepenuhnya program swasembada pangan ini. Kami akan terus berusaha menjaga dan meningkatkan produksi pangan nasional,” ujar Bupati Ony.
Acara panen raya yang digelar di Desa Pangkur ini dimulai dengan tradisi Methil Padi, di mana Menko Zulhas bersama pejabat lainnya ikut serta dalam ritual budaya tersebut. Kegiatan dilanjutkan dengan pembelian gabah petani oleh Bulog secara langsung di lokasi. Pembelian gabah petani ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan harga gabah tetap stabil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Selain Menko Zulhas, sejumlah pejabat penting juga hadir dalam acara ini, di antaranya Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, Wakil Menteri Perdagangan, Dyah Roro Esti Widya Putri, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak, serta perwakilan dari Bulog dan Pupuk Indonesia. Kehadiran pejabat-pejabat ini menandakan komitmen pemerintah dalam mendukung program swasembada pangan serta memastikan bahwa ketahanan pangan nasional tetap terjaga dengan baik.
Menko Zulhas menekankan bahwa keberhasilan swasembada pangan sangat bergantung pada harga gabah yang adil dan menguntungkan petani. Jika harga gabah tidak sesuai dengan HPP, maka petani akan kesulitan dalam memperoleh keuntungan yang cukup untuk melanjutkan usaha pertanian mereka. Oleh karena itu, ia meminta agar pengawasan di tingkat daerah, khususnya oleh bupati dan wali kota, dilakukan dengan serius agar harga gabah tetap sesuai dengan HPP yang telah ditetapkan.
“Ke depan, kami berharap seluruh daerah dapat bekerja sama untuk mewujudkan swasembada pangan yang menjadi prioritas pemerintah. Dengan harga gabah yang sesuai, para petani akan semakin sejahtera, dan kita semua dapat merasakan manfaat dari ketahanan pangan yang lebih baik,” kata Zulhas mengakhiri pernyataannya.
