Menko PMK Pastikan Data Penerima Bansos Sepadan dengan Data Dukcapil
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy memastikan tidak ada yang salah sasaran maupun jumlah dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada keluarga penerima manfaat (KPM). Bansos tersebut disalurkan bagi yang telah memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sepadan dengan data NIK pada data Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Pusat.
Hal tersebut disampaikan Menko PMK saat melakukan kunjungan kerja ke Kelurahan Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah, belum lama ini. Dalam kunjungan ini, Menko PMK tidak sendiri, ia bersama Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini. Pada kesempatan ini, Menko PMK dan Mensos menyerahkan bantuan sosial tunai (BST) secara simbolis bersama Menko PMK di Kantor Kelurahan Jebres.
Menko PMK menjelaskan, NIK memegang peran kunci untuk memastikan keberadaan KPM sekaligus sebagai pengontrol agar pemberian bansos tidak tumpang tindih. Sejurus dengan itu, Mensos Tri Rismaharini atau yang akrab disapa Risma mengungkap ada beberapa temuan masalah terkait sinkronisasi data yang belum sesuai antara data penerima bansos dengan data Dukcapil.
“Ini kan rawan. Karena itu kita minta daerah untuk membetulkan. Di minggu pertama dan kedua Januari sudah ada perbaikan-perbaikan itu. Karena kalau tidak padan kita kan juga takut. Orangnya itu ada atau nggak kan kita nggak tahu,” ujarnya usai penyerahan (BST).
Risma juga menyebut sejumlah daerah telah melaporkan data penerima bansos yang sesuai dengan data Dukcapil. Namun saat ini, masih tersisa 40 daerah yang belum melakukan pemadanan data.
“Kurang lebih ada 40 daerah yang kita surati untuk dia memadankan dengan data kependudukan. Tambahannya sekitar 600 ribuan seluruh Indonesia, kecuali yang 40 daerah itu belum,” jelasnya.
Lebih lanjut, Menko PMK bersama Mensos langsung menyaksikan penyaluran Program Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di e-Warong KUBe Gulon Sejahtera, Kelurahan Jebres, sambil berdialog dengan beberapa orang penerima manfaat.
Sebagaimana diketahui, Kota Surakarta memiliki jumlah keluarga sebanyak 193 ribu. Dari total jumlah tersebut, 47,27% nya atau sejumlah 91 ribu keluarga telah menerima bansos berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
