Menteri Fadli Zon: Presiden Soeharto Penuhi Syarat Dicalonkan Jadi Pahlawan Nasional
Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK), Fadli Zon, menyatakan bahwa Presiden ke-2 Republik Indonesia, Jenderal Besar TNI (Purn.) Soeharto, telah memenuhi seluruh syarat administratif dan substantif untuk diajukan sebagai pahlawan nasional.
Fadli menegaskan, nama Soeharto masuk dalam daftar 49 calon pahlawan nasional tahun 2025 yang telah disampaikan Dewan GTK kepada Presiden Prabowo Subianto. Semua nama tersebut, kata dia, telah melewati proses panjang mulai dari tingkat daerah hingga pusat.
“Nama Presiden Soeharto itu sudah beberapa kali diusulkan, bahkan sudah tiga kali. Begitu juga dengan beberapa nama lain yang diajukan sejak 2011 dan 2015. Semua yang sampai ke Dewan GTK itu pasti sudah memenuhi syarat,” ujar Fadli Zon kepada awak media di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (5/11/2025).
Menurut Fadli, mekanisme penetapan gelar pahlawan nasional dilakukan secara berjenjang dan sangat ketat. Usulan berasal dari pemerintah daerah, kemudian dikaji oleh Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD), dilanjutkan ke Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Tingkat Pusat (TP2GP) di Kementerian Sosial, sebelum akhirnya dievaluasi oleh Dewan GTK.
“Kalau seseorang tidak memenuhi syarat, tentu tidak mungkin lolos hingga tahap Dewan GTK. Jadi, ketika nama Soeharto masuk daftar, itu artinya sudah melalui kajian dan memenuhi semua kriteria yang diatur dalam undang-undang,” tegas Fadli.
Lebih lanjut, Fadli menjelaskan bahwa salah satu pertimbangan utama dalam pengusulan Soeharto sebagai pahlawan nasional adalah peran historisnya dalam Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta serta Operasi Pembebasan Irian Barat.
“Dari hasil kajian para peneliti, Pak Soeharto diakui berperan penting dalam memimpin Serangan Umum 1 Maret. Serangan ini menjadi salah satu tonggak penting yang membuat dunia internasional kembali mengakui eksistensi Republik Indonesia,” jelasnya.
Serangan Umum 1 Maret 1949 yang digelar di bawah koordinasi Letkol Soeharto saat itu, berhasil menunjukkan bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) masih eksis meskipun ibu kota Yogyakarta telah diduduki oleh pasukan Belanda. “Peristiwa itu membalikkan pandangan dunia. Belanda waktu itu menyatakan Republik Indonesia sudah tidak ada. Tapi dengan adanya serangan besar itu, dunia melihat bahwa Republik masih hidup dan berjuang,” tambahnya.
Selain itu, Soeharto juga dinilai berjasa dalam Operasi Trikora untuk membebaskan Irian Barat dari penjajahan Belanda. “Kedua peristiwa itu merupakan bagian penting dari perjalanan sejarah Indonesia yang turut mengukuhkan kedaulatan negara,” ujar Fadli.
Menanggapi sejumlah suara penolakan dari sebagian masyarakat terkait pengusulan Soeharto sebagai pahlawan nasional, Fadli menegaskan bahwa pemerintah terbuka terhadap seluruh masukan publik. Namun, ia juga mengingatkan bahwa banyak dari nama-nama calon pahlawan nasional, termasuk Soeharto, justru berasal dari usulan masyarakat sendiri.
“Pemerintah menerima semua pandangan, baik yang mendukung maupun yang tidak. Tapi perlu diingat, nama-nama itu juga diajukan dari bawah, termasuk oleh masyarakat dan pemerintah daerah,” katanya.
Fadli menilai perbedaan pandangan merupakan hal yang wajar dalam proses penilaian tokoh sejarah. Ia berharap masyarakat dapat melihat secara objektif jasa-jasa yang pernah diberikan Soeharto bagi bangsa Indonesia, tanpa menafikan sisi lain dari perjalanan pemerintahannya.
“Dalam penilaian gelar pahlawan, yang dilihat adalah kontribusi terhadap perjuangan bangsa dan negara. Kita tentu tidak menutup mata terhadap dinamika sejarah, tapi penetapan gelar dilakukan berdasarkan jasa nyata yang berdampak bagi kemerdekaan dan keutuhan NKRI,” ujarnya.
