Menteri PKP Optimis Targetkan 350 Ribu Unit Rumah Subsidi Tahun Ini Tercapai
Pemerintah Indonesia kembali mempertegas komitmennya dalam menyediakan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dengan menargetkan pembangunan 350 ribu unit rumah subsidi pada tahun 2025. Angka ini menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah, menandai keseriusan negara dalam memenuhi hak dasar rakyat akan tempat tinggal.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menegaskan bahwa program rumah subsidi adalah bagian dari strategi besar pemerintah untuk membangun kesejahteraan rakyat secara konkret, bukan sekadar angka dalam laporan pembangunan.
“Pemerintah tidak hanya ingin membangun rumah, tetapi membangun harapan dan masa depan. Rumah subsidi adalah bentuk nyata kehadiran negara di tengah rakyat,” tegas Maruarar dalam kegiatan akad massal Kredit Pemilikan Rumah (KPR) FLPP bersama 779 debitur Bank Negara Indonesia (BNI) yang dilakukan serentak di 38 kota, belum lama ini.
Dalam kesempatan itu, Kementerian PKP menandatangani Nota Kesepahaman bersama BNI dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) guna merealisasikan 25.000 unit rumah subsidi pada 2025, meningkat signifikan dibanding kuota sebelumnya yang hanya 10.750 unit.
Kerja sama ini merupakan bagian dari langkah besar pemerintah yang mendorong sinergi lintas sektor—baik perbankan, lembaga pembiayaan, koperasi, hingga sektor swasta—dalam mendukung penyediaan perumahan nasional.
“Satu rumah subsidi bisa menyerap lima tenaga kerja. Jika kita bangun 500 ribu rumah, itu artinya membuka 2,5 juta lapangan kerja langsung. Dan itu belum termasuk efek domino ke 183 industri turunan,” papar Maruarar, menekankan bahwa program ini bukan hanya soal papan, tapi juga motor penggerak ekonomi rakyat.
Sebagai salah satu mitra utama, BNI menunjukkan komitmennya dalam mendukung program ini. Tahun ini, BNI berkontribusi 5,71% dari total kuota nasional FLPP, dan akan menyalurkan hingga 40.000 unit rumah subsidi khusus untuk petani dan pekerja migran, sejalan dengan fokus pemerintahan Presiden Prabowo pada pembangunan kerakyatan.
Direktur Utama BNI, Putrama Wahju Setyawan, menegaskan bahwa BNI tak hanya ingin menjadi bagian dari sistem pembiayaan, tetapi juga dari gerakan nasional membangun keadilan perumahan.
“Kami ingin hadir di desa-desa, di lahan pertanian, di perbatasan, dan di komunitas migran. Rumah subsidi adalah wajah keadilan sosial,” ujarnya.
Kementerian PKP mencatat bahwa hingga semester pertama tahun 2025, realisasi rumah subsidi meningkat 44 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Menteri Maruarar menyatakan optimisme bahwa hingga akhir tahun depan, capaian bisa meningkat dua kali lipat.
“Program ini adalah prioritas nasional. Kami minta seluruh pihak, dari kementerian, perbankan, pengembang, hingga masyarakat, bergerak bersama. Rumah layak adalah hak, bukan hadiah,” tegasnya.
Dalam penutupan acara akad massal, Menteri Maruarar secara simbolis menyerahkan kunci rumah kepada salah satu penerima manfaat. Momen ini menjadi simbol komitmen negara dalam menjamin tempat tinggal yang layak bagi seluruh warga.
“Ini bukan sekadar kunci rumah. Ini adalah kunci untuk membuka masa depan yang lebih baik bagi rakyat Indonesia. Pemerintah tidak hanya membangun fisik, tapi membangun harapan,” tutup Maruarar.
Turut hadir dalam acara ini Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, serta jajaran direksi BNI yang menegaskan kesiapan dalam memperluas dukungan terhadap pembiayaan rumah rakyat di berbagai wilayah Indonesia.
