Pastikan Pelayanan BPJS Berjalan Baik, Presiden Sidak ke RSUD Subang
Rumah Sakit Umum Daerah Subang, Jawa Barat tiba-tiba didatangi Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Jumat pagi (29/11/2019). Kedatangan Presiden ini, tidak direncanakan dan merupakan inisiatif Presiden saat melakukan kunjungan kerjanya ke Subang.
Saat tiba di RSUD Subang, sekitar pukul 09.15 WIB, Presiden langsung menuju satu instalasi perawatan kelas 3, yakni Ruang Asoka. Presiden juga berbincang dengan para pasien yang sedang dirawat. Presiden juga berbincang dengan para pasien yang sedang dirawat.
Usai sidak selama sekitar 40 menit, Presiden Jokowi meninggalkan rumah sakit sekitar pukul 09.55 WIB, dan bertolak menuju Pelabuhan Patimban. Selama peninjauan, Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, Direktur RSUD drg. Ahmad Sopyan dan Wadir Pelayanan dr. Ahmad Nasuhi.
Informasi lebih lanjut mengenai Presiden sidang ini diperoleh dari Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin. Kepada awak media, Bey Machmudin mengatakan, melalui sidak ini Presiden ingin mengetahui langsung pelayanan BPJS Kesehatan.
“Presiden ingin memastikan pelayanan BPJS berjalan dengan baik,” kata Bey.
Presiden baru memberikan keterangan soal kunjungannya ini, di Pelabuhan Patimban. Presiden mengatakan bahwa dalam sidak tersebut hampir 90 persen pasien yang ditemui Presiden menggunakan Kartu Indonesia Sehat. Dari jumlah tersebut, kata Kepala Negara, sekitar 70 persen merupakan masyarakat penerima bantuan iuran (PBI), dan 20 persen sisanya merupakan peserta mandiri.
“Sama seperti yang di Lampung, kurang lebih angkanya hampir-hampir sama. Artinya apa? Artinya memang masyarakat memanfaatkan kartu BPJS itu dalam rangka pelayanan kesehatan yang diberikan di rumah sakit,” kata Presiden.
Yang paling penting, menurut Presiden, permasalahan terkait BPJS harus diselesaikan di BPJSnya, bukan di rumah sakitnya atau bukan di pemegang kartunya. Di institusi BPJS, lanjut Presiden bagaimana agar yang namanya defisit itu bisa dikendalikan, karena pemerintah sudah keluar duit gede banget, 133 juta yang di-cover oleh pemerintah dari kartu BPJS yang gratis. Dari 133 juta itu, 96 juta oleh pemerintah pusat dan sisanya itu pemerintah daerah
. “Gede banget ini. Jadi kenaikan BPJS itu yang 133 juta itu artinya di-cover oleh APBN dan APBD, itu yang harus menjadi catatan,” tutur Presiden.
