Pembangunan Infrastruktur Prioritaskan Proyek Pendukung Pariwisata
Pembangunan infrastruktur di DIY masih memprioritaskan untuk proyekproyek pendukung sektor pariwisata. Pembangunan infrastruktur merupakan suatu persyaratan penting dalam pembangunan sosial ekonomi. Sebagai daerah tujuan wisata, DIY menempatkan sektor pariwisata menjadi salah satu sektor utamanya.
”Pembangunan infrastruktur diperlukan sebagai sarana penghubung, input, maupun output dari berbagai macam kegiatan sosial dan ekonomi. Untuk DIY, kami memprioritaskan pembangunan untuk pendukung pariwisata, menyongsong Bandara Internasional Yogyakarta,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Gatot Saptadi.
Gatot mengatakan, beragam pembangunan infrastruktur di DIY menjadikan pertumbuhan ekonomi DIY menjadi semakin kokoh. Hal itu karena ditopang oleh akselerasi kinerja investasi seiring dengan masifnya pembangunan infrastruktur yang sedang berlangsung. Sehingga penataan infrastruktur, di antaranya penambahan aksesibilitas jalan maupun kebutuhan dasar masyarakat, dari tahun ke tahun dapat dikatakan semakin membaik.
”Dalam bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, hasil kerja Pemda DIY di 2017, menunjukkan adanya peningkatan capaian indikator. Indikator yang sudah tercapai lebih dari 100% di antaranya, aksesibilitas jalan di wilayah provinsi, persentase penduduk berakses air minum, persentase penduduk berakses sanitasi yang layak, dan persentase penyelenggaraan jasa konstruksi,” terangnya.
Menurut Gatot, Pemda DIY terus berupaya melakukan percepatan pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS), di wilayah Selatan. Selain itu, Pemda DIY juga melakukan penataan di sejumlah titik. Sedangkan untuk Wilayah Barat dilakukan pembangunan Bedah Menoreh yang menghubungkan Kulonprogo dengan kawasan strategis pariwisata nasional seperti Borobudur.
”Pembangunan jalan baru ke Borobudur dan Bedah Menoreh diharapkan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat. Selain itu untuk mengimbangi pembangunan pelebaran jalan NgeplangNanggulan-KalibawangBorobudur yang dilakukan Pemerintah Pusat, Pemda DIY membangun kawasan Agroteknopark di Wijimulyo, Nanggulan, Kulonprogo,” paparnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR, Dr Eko D Heri Purwanto menyatakan, Rakor kali ini memiliki beberapa tujuan, salah satunya untuk pengenalan peralihan organisasi terkait tugas dan fungsi. Selain itu, juga untuk mendorong berjalannya sinergi proyek kerja sama pemerintah dengan badan usaha, khususnya untuk sektor air minum, persampahan, jalan, jembatan, dan perumahan.
”Tantangan terbesar bagi pengerjaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan saat ini ialah keterbatasan APBN maupun APBD. APBN diprediksi hanya mampu memenuhi 30% dari total kebutuhan anggaran penyediaan infrastruktur yang mencapai Rp1.435 triliun. Karena itulah butuh kerja sama dengan badan usaha,”jelasnya.
