Economic

Pemerintah Akan Berikan Gaji Tambahan Rp 600 Ribu Untuk Pekerja di Bawah Rp 5 Juta

Ada kabar gembira bagi pekerja yang mendapat gaji di bawah Rp5.000.000, yakni para pekerja dengan kategori tersebut akan mendapatkan bantuan  dari Pemerintah. Bantuan itu berupa gaji tambahan  sebesar Rp600.000 per bulan.

Informasi tentang bantuan ini, awalnya disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Rabu (5/8/2020), kemudian diperkuat oleh Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erick Thohir dalam keterangan tertulis, Kamis (6/8/2020).

“Pemerintah telah memiliki program bantuan untuk rakyat miskin dan pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja melalui Program Kartu Pra Kerja. Tujuan pemerintah menggelontorkan bantuan gaji tambahan ini adalah untuk mendorong konsumsi masyarakat. Hal ini penting untuk menggerakkan perekonomian dan mendorong pemulihan ekonomi,” jelas Erick Thohir.

Erick menjelaskan program stimulus ini sedang difinalisasi agar bisa dijalankan oleh Kementerian Ketenagakerjaan di bulan September 2020 ini. Fokus bantuan pemerintah kali ini adalah 13,8 juta pekerja non PNS dan BUMN yang aktif terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan iuran di bawah Rp150.000 per bulan atau setara dengan gaji di bawah Rp5 juta per bulan.

“Bantuan sebesar Rp600 ribu per bulan selama 4 bulan akan langsung diberikan per dua bulan ke rekening masing-masing pekerja sehingga tidak akan terjadi penyalahgunaan,” pungkasnya.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan program ini,  merupakan salah satu upaya pemerintah untuk membantu memulihkan daya beli masyarakat sehingga pemulihan ekonomi nasional dapat dipercepat.

“Berbagai bansos yang total anggarannya sebesar Rp203,9 triliun untuk 2020 ini di dalam rangka menghadapi Covid-19 dan kenaikan belanja bansos hingga semester I sudah mencapai 59,9 persen,” katanya.

Sri Mulyani menjelaskan stimulus untuk perlindungan sosial yang memiliki anggaran sebesar Rp203,9 triliun hingga kini telah terealisasi Rp85,3 triliun.

“Presiden telah melakukan langkah-langkah bagi seluruh kementerian untuk mengakselerasi penggunaan anggaran yang sudah ditetapkan dalam Perpres 72/2020,” pungkasnya.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close