Pemerintah Genjot 18 Proyek Hilirisasi Bernilai Rp600 Triliun demi Kemandirian Energi

Pemerintah terus mempercepat langkah strategis dalam pembangunan ekonomi berbasis nilai tambah melalui program hilirisasi di berbagai sektor kunci. Fokus utama diarahkan pada sektor energi, pertambangan, pertanian, dan perikanan sebagai bagian dari upaya besar menuju kemandirian energi dan penguatan industri nasional.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan hal ini seusai mengikuti Rapat Terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Kamis (6/11/2025). Dalam rapat tersebut, pemerintah menegaskan komitmen untuk menyelesaikan percepatan 18 proyek hilirisasi strategis nasional yang sudah memasuki tahap akhir kajian pra-feasibility study (pra-FS).

“Kami diminta oleh Bapak Presiden untuk segera menuntaskan 18 proyek hilirisasi yang sudah selesai pra-FS. Ini mencakup hilirisasi di sektor perikanan, pertanian, energi, dan mineral batu bara. Targetnya, seluruh proyek bisa rampung pada tahun ini,” ungkap Bahlil.

Bahlil menuturkan, proyek-proyek hilirisasi tersebut dirancang agar mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2026, sehingga hasilnya dapat segera dirasakan masyarakat melalui peningkatan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta pengurangan impor bahan baku dan energi.

“Dari percepatan 18 proyek ini, nilai total investasinya lebih dari Rp600 triliun. Dampaknya besar, menciptakan pertumbuhan ekonomi baru, membuka lapangan kerja, dan menghasilkan produk substitusi impor yang akan memperkuat ekonomi nasional,” jelasnya.

Dari total proyek tersebut, 12 di antaranya berada di bawah koordinasi sektor ESDM, dengan rincian 8 proyek hilirisasi mineral dan batu bara, 2 proyek transisi energi, dan 2 proyek ketahanan energi nasional. Sisanya tersebar di sektor pertanian dan perikanan.

Sebagai langkah pemerataan pembangunan, sekitar 67 persen proyek hilirisasi ini akan dibangun di luar Pulau Jawa, agar manfaat ekonomi dapat dinikmati secara lebih merata di berbagai daerah.

Proyek hilirisasi berskala besar tersebut diperkirakan akan menciptakan lebih dari 270.000 peluang kerja baru, baik langsung maupun tidak langsung. Pemerintah menilai, multiplier effect dari hilirisasi akan terasa kuat, mulai dari peningkatan pendapatan masyarakat hingga tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru di daerah.

Selain memperluas lapangan kerja, program ini juga ditujukan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor energi dan bahan industri dasar, yang selama ini menjadi salah satu beban terbesar dalam neraca perdagangan.

Dalam rapat terbatas itu, salah satu pembahasan penting adalah rencana produksi Dimethyl Ether (DME) sebagai pengganti Liquefied Petroleum Gas (LPG) impor. Indonesia hingga kini masih mengimpor sekitar 1,2 juta ton LPG per tahun, dan diperkirakan kebutuhan nasional akan meningkat menjadi hampir 10 juta ton LPG pada 2026.

“Kita tidak bisa terus bergantung pada impor. Karena itu, Bapak Presiden memerintahkan percepatan pembangunan industri energi dalam negeri, termasuk produksi DME sebagai substitusi LPG,” ujar Bahlil.

Pemerintah menilai substitusi LPG dengan DME akan membantu menekan ketergantungan impor sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional. Program ini juga sejalan dengan upaya transisi energi yang berkelanjutan.

Upaya hilirisasi di sektor energi telah mulai menunjukkan hasil nyata. Salah satunya adalah pabrik petrokimia terintegrasi milik PT Lotte Chemical Indonesia (LCI) di Cilegon, Banten, yang baru saja diresmikan Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri Bahlil Lahadalia.

Proyek bertajuk New Ethylene Project ini menjadi tonggak penting kebangkitan industri hilir migas nasional. Dengan investasi mencapai USD3,9 miliar atau sekitar Rp62,4 triliun, pabrik tersebut menandai kembalinya pembangunan kompleks Naphtha Cracker di Indonesia setelah hampir 30 tahun.

Pabrik ini akan memproduksi berbagai bahan kimia dasar seperti etilena, propilena, dan turunannya, yang menjadi fondasi bagi banyak industri hilir domestic, mulai dari plastik, tekstil, farmasi, hingga otomotif.

Menteri Bahlil menyebut fasilitas ini sebagai pabrik petrokimia terbesar di Asia Tenggara. Skala dan teknologinya menjadikannya simbol kebangkitan industri petrokimia Indonesia.

“Nilai investasinya sudah mencapai Rp63–64 triliun. Dibandingkan fasilitas Lotte di Malaysia, pabrik di Indonesia ini adalah yang paling besar dan paling strategis,” kata Bahlil.

Selain mendukung substitusi impor petrokimia, pabrik ini juga diproyeksikan menyumbang produksi senilai USD2 miliar per tahun, terdiri atas USD1,4 miliar produk pengganti impor dan USD600 juta potensi ekspor.

Pemerintah memastikan, pembangunan proyek-proyek hilirisasi, baik di sektor migas, minerba, maupun pertanian dan perikanan,  akan terus dikawal hingga tuntas. Tujuannya jelas: menjadikan Indonesia negara industri berbasis sumber daya alam yang bernilai tambah tinggi, mandiri secara energi, dan berdaya saing global.

Bahlil menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa arah kebijakan hilirisasi adalah jalan menuju kemandirian bangsa.

“Kita tidak boleh hanya menjual bahan mentah. Saatnya Indonesia berdiri di atas kaki sendiri melalui industri yang kuat dan berkelanjutan,” pungkasnya.