Pemerintah Kian Serius Garap KEK Arun Lhokseumawe
Pemerintah memberikan perhatian serius terhadap pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe, Nanggroe Aceh Darussalam. Hal ini ditandai dengan rencana pengembangan KEK Arun Lhokseumawe melalui perjanjian kerjasama kegiatan operasional barang milik negara (BMN) berupa aktiva kilang LNG Arun. Pelaksanaan kerjasama ini dilakukan antara Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) dengan PT Patriot Nusantara Aceh (PT PATNA) sebagai Badan Usaha Pembangun dan Pengelola KEK Arun Lhokseumawe.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan pengembangan KEK adalah upaya khusus untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi yang tidak Jawa sentris. Khusus untuk pengembangan KEK di Pulau Jawa hanya difokuskan di bidang jasa sementara sektor industri terpusat di luar Pulau Jawa.
“Kalau dibuka KEK Industri di Jawa, kawasan yang di luar Jawa tidak akan jalan atau laku,” ungkap Darmin saat memberikan sambutan dalam acara Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Operasional dan Investasi di KEK Arun Lhokseumawe, Senin (12/2), di Kantor Kemenko Perekonomian.
Hadir dalam acara tersebut Gubernur Provinsi Naggroe Aceh Darussalam Irwandi Yusuf, Bupati Aceh Utara Muhammad Thaib, Direktur Utama LMAN Rahayu Puspasari dan pejabat kementerian/lembaga terkait.
Darmin turut mengapresiasi atas perkembangan yang telah dicapai KEK Arun Lhokseumawe. Menurutnya, KEK Arun Lhokseumawe akan berkembang cepat, terlebih masalah lahan yang selama ini menjadi kendala pengembangan telah rampung. “KEK Arun Lhokseumawe beruntung karena lahannya dari awal sudah beres. Ini adalah lahan negara yang kemudian dimasukkan untuk dikembangkan menjadi KEK,” ujarnya.
Lebih lanjut, Darmin mecermati bahwa negara tetangga pun telah mengembangkan kawasan ekonomi di sepanjang Selat Malaka seperti PSA Singapore, Iskandar (IRDA), Port Klang, Port Carey dan Port Pelepas. Oleh karena itu, dirinya meminta peran aktif Administrator KEK Arun Lhokseumawe dalam mengundang investor untuk datang.
“Kita harus lebih menarik dari mereka, seperti pelayanan perizinan investor. Dengan demikian tujuan percepatan pengembangan industri di luar Jawa bisa terlaksana,” kata Darmin.
