Pemerintah Percepat Rehabilitasi Pascabencana di Tiga Provinsi Sumatra
Pemerintah terus mengintensifkan upaya pemulihan pascabencana di sejumlah wilayah terdampak di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Seiring dengan berjalannya waktu, sebagian besar daerah yang sebelumnya berada dalam status tanggap darurat kini mulai memasuki fase transisi menuju rehabilitasi dan rekonstruksi.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan tegas kepada seluruh jajaran pemerintah untuk mengerahkan seluruh sumber daya yang tersedia guna mempercepat penanganan pascabencana. Arahan tersebut mencakup keterlibatan kementerian dan lembaga, TNI, Polri, pemerintah daerah, serta berbagai unsur masyarakat.
“Presiden menekankan bahwa seluruh jajaran harus terus bekerja maksimal agar proses pemulihan pascabencana dapat berjalan cepat, tepat, dan menyeluruh,” ujar Pratikno dalam keterangan pers mengenai pemulihan dan rencana strategis pascabencana di Posko Terpadu Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (29/12/2025).
Pada kesempatan itu, Pratikno juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penanganan bencana. Mulai dari masyarakat, relawan, aparat keamanan, aparatur sipil negara (ASN), hingga para petugas lapangan yang bekerja tanpa lelah di wilayah terdampak.
Menurutnya, semangat gotong royong menjadi faktor utama yang mendorong percepatan pemulihan di berbagai daerah. “Kolaborasi semua pihak inilah yang menjadi kunci dalam memulihkan kehidupan masyarakat di Sumatra,” ungkapnya.
Pratikno menjelaskan bahwa lebih dari separuh kabupaten dan kota terdampak kini telah beralih dari fase tanggap darurat ke fase transisi rehabilitasi dan rekonstruksi. Di Provinsi Aceh, tujuh kabupaten/kota telah memasuki fase transisi, sementara sebelas kabupaten/kota lainnya masih memperpanjang masa tanggap darurat untuk memastikan kesiapan daerah sebelum masuk ke tahap rehabilitasi.
Di Sumatra Utara, delapan kabupaten/kota telah berada pada fase transisi, sedangkan delapan kabupaten/kota lainnya masih dalam status tanggap darurat. Sementara itu, di Sumatra Barat, sepuluh kabupaten/kota telah memasuki fase transisi dan tiga kabupaten/kota masih menjalani masa tanggap darurat.
Perpanjangan status tanggap darurat tersebut, lanjut Pratikno, dilakukan agar daerah memiliki waktu yang cukup untuk menyiapkan langkah-langkah rehabilitasi dan rekonstruksi secara matang dan terukur.
Dalam upaya pemulihan infrastruktur dasar, pemerintah terus menambah dan memperluas pengoperasian berbagai fasilitas pendukung, seperti genset, mobil penjernih air, truk tangki air bersih, sumur siap pakai, toilet darurat, serta jaringan komunikasi. Hingga saat ini, jaringan komunikasi telah kembali normal di 14 kabupaten/kota terdampak.
Untuk wilayah yang masih mengalami kendala komunikasi, pemerintah menambah dukungan berupa perangkat Starlink. “Kami menambahkan sekitar 280 unit Starlink, bersamaan dengan percepatan pemulihan jaringan komunikasi konvensional,” jelas Pratikno.
Di sektor kesehatan, pemerintah terus mengirimkan tenaga relawan medis, mulai dari dokter spesialis, dokter umum, hingga calon dokter internship. Penugasan difokuskan pada daerah-daerah yang sulit dijangkau, dengan layanan utama berupa kesehatan dasar, bedah minor, serta pemulihan trauma bagi masyarakat terdampak.
Pratikno mengungkapkan bahwa seluruh rumah sakit umum daerah (RSUD) kini telah kembali beroperasi, meskipun sebagian masih belum berfungsi secara penuh. Dari total 867 puskesmas yang terdampak, hanya tersisa delapan puskesmas yang masih dalam proses pemulihan.
Menjelang dimulainya kembali kegiatan pembelajaran pada 5 Januari 2026, pemerintah juga memastikan kesiapan sektor pendidikan. Sekitar 3.700 sekolah tercatat terdampak bencana, dengan sekitar 3.100 sekolah mengalami kerusakan berat. Pemerintah menargetkan seluruh persiapan dapat diselesaikan pada 4 Januari 2026, meskipun masih terdapat 54 sekolah yang sementara harus melaksanakan proses belajar mengajar di tenda darurat.
Terkait penyediaan hunian sementara dan hunian tetap, hingga 28 Desember 2025 pembangunan hunian sementara di tiga provinsi telah dimulai dan sebagian telah selesai. Total sebanyak 1.050 unit hunian sementara telah dibangun, dengan 450 unit dilaksanakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama pemerintah daerah, serta 600 unit lainnya dibangun oleh Danantara bersama jajaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Sementara itu, pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat terus didorong melalui percepatan pengoperasian kembali pasar-pasar tradisional. Di Aceh, dari 112 pasar yang terdampak, 18 pasar telah beroperasi secara penuh. Di Sumatra Utara, 46 dari 47 pasar terdampak telah kembali beroperasi. Sedangkan di Sumatra Barat, dua dari tiga pasar terdampak sudah mulai beraktivitas kembali.
“Pemerintah akan terus mempercepat pemulihan pasar tradisional melalui penataan infrastruktur, pembersihan, serta dukungan dari kementerian dan lembaga terkait,” pungkas Pratikno
