Pemerintah Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen Menjelang Akhir 2024
Setelah menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Istana Garuda pada Jumat, (13/09/2024), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan penjelasan mendalam mengenai kondisi ekonomi Indonesia serta langkah-langkah strategis pemerintah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi negara.
Dalam konferensi pers usai sidang, Airlangga Hartarto melaporkan bahwa ekonomi Indonesia tetap stabil dengan pertumbuhan mencapai 5 persen dan inflasi turun menjadi 2,5 persen. Ia menjelaskan bahwa penurunan inflasi tersebut terutama disebabkan oleh turunnya harga komoditas pangan yang volatile, meskipun inflasi inti tetap relatif tinggi.
“Pertumbuhan ekonomi kita aman di angka 5 persen dan inflasi telah menurun menjadi 2,5 persen. Penurunan inflasi ini terutama terlihat pada komoditas pangan, meski inflasi inti masih cukup tinggi,” ujar Airlangga.
Menko Perekonomian menekankan bahwa pemerintah berkomitmen untuk mendorong belanja kementerian dan lembaga guna mencapai target pertumbuhan ekonomi 5 persen pada akhir tahun 2024. Ia juga menggarisbawahi pentingnya kebijakan yang memfokuskan pada kelas menengah, seperti program Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPn DTP) untuk sektor properti dan otomotif. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat, khususnya pada kuartal keempat tahun ini.
Selain itu, Airlangga Hartarto mengungkapkan rencana revisi kebijakan jaminan kehilangan pekerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan. Revisi ini bertujuan memperluas cakupan manfaat, termasuk bagi tenaga kerja kontrak (PKWT), serta meningkatkan bantuan pelatihan kerja dari Rp1 juta menjadi Rp2,4 juta, setara dengan program Kartu Prakerja. Pekerja yang kehilangan pekerjaan juga akan menerima manfaat sebesar 45 persen dari gaji mereka tanpa penurunan pada bulan-bulan berikutnya.
“Perubahan ini termasuk memperluas cakupan jaminan untuk tenaga kerja kontrak, serta meningkatkan bantuan pelatihan kerja. Kami juga akan memastikan manfaat jaminan kehilangan pekerjaan tetap pada 45 persen dari gaji tanpa penurunan,” jelas Airlangga.
Menanggapi pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Airlangga menyoroti pentingnya kepercayaan hukum dan transparansi untuk kesuksesan kawasan tersebut. Ia mencatat bahwa negara-negara seperti Cina dan Vietnam telah sukses memanfaatkan KEK sebagai penggerak ekonomi, dan Indonesia berupaya mempercepat pengembangan kawasan serupa dengan fokus pada kepastian hukum dan transparansi.
“Kepastian hukum dan transparansi adalah kunci utama. Negara lain seperti Cina dan Vietnam telah berhasil karena hal ini. Kita juga perlu memastikan regulasi yang ada tidak mengalami diskresi-diskresi tambahan,” tuturnya.
Terakhir, Airlangga Hartarto berharap agar serapan anggaran pemerintah dapat mencapai target 95 persen hingga akhir tahun. Ia optimis belanja pemerintah dapat mencapai angka tersebut dengan upaya yang terus digalakkan.
“Kami berusaha keras untuk memastikan belanja pemerintah mencapai sekitar 95 persen hingga akhir tahun,” pungkasnya.
