Pemrov DKI, PT MRT dan PT KAI Tandatangani Perjanjian Penataan Stasiun Terintegrasi
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, PT MRT Jakarta (Perseroda), dan PT Kereta Api Indonesia (Persero), menandatangani Perjanjian Pemegang Saham dan Perjanjian Penataan Stasiun Terintegrasi antara PT MRT Jakarta Perseroda dan PT Kereta Api Indonesia Persero. Penandatanganan dilakukan langsung oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Syafrin Liputo, Direktur Utama PT MRT Jakarta Perseroda William P. Sabandar, dan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Persero Edi Sukmoro yang disaksikan oleh Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi, dan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan Ph.D. di Kantor Kementerian BUMN RI, Jumat (10/1).
Menteri BUMN Erick Thohir dalam sambutannya mengatakan, perjanjian tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden mengenai pengelolaan sistem moda transportasi yang terintegrasi.
“Arahan Presiden adalah untuk membentuk perusahaan yang melakukan pengelolaan moda transportasi publik yang terpadu dan terintegrasi. Alhamdulillah arahan tersebut dapat terealisasikan hari ini dengan penandatanganan perjanjian kerja sama antara PT KAI Persero dan PT MRT Jakarta Perseroda,” ujar Erick Thohir.
Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi mengungkapkan, semoga kerja sama ini dapat berjalan dengan baik dan segera dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Untuk itu dibutuhkan kesungguhan dan komitmen semua pihak. Jika model kerja sama seperti ini berhasil, maka ini bisa dijadikan acuan bagi daerah lain dalam mengembangkan angkutan umum massal khususnya perkeretaapian perkotaan.
Integrasi antar moda, pengembangan kawasan TOD dan penataan simpul transportasi jika dikelola dengan baik, maka saya yakin dampaknya bagi pengembangan kota akan sangat baik dan tentunya akan membawa kemudahan bagi masyarakat dalam menggunakan angkutan umum dan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi serta tentunya dapat mengurangi kemacetan,” ungkap Menhub Budi Karya.
Direktur Utama PT MRT Jakarta Perseroda William P. Sabandar menjelaskan, perjanjian ini sebagai langkah kongkret pasca penandatanganan Head of Agreement (HoA) yang telah dilakukan sebelumnya pada Senin, 9 Desember 2019 lalu. Dalam pelaksanaan rencana aksi penataan kawasan stasiun-stasiun kereta api milik PT KAI (Persero), PT MRT Jakarta (Perseroda) akan bertindak sebagai project management unit yang memfasilitasi dan memonitor perkembangan pelaksanaan penataan tersebut.
“Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini menjadi koordinasi rencana aksi dengan pelaksanaan teknis oleh dinas-dinas terkait seperti Dinas Perhubungan, Dinas Bina Marga, dst sesuai dengan bidangnya masing-masing,” jelas William.
Sementara itu, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Persero Edi Sukmoro mengatakan, bersama Pemprov DKI Jakarta dan PT MRT Jakarta Perseroda, PT KAI Persero akan mengembangkan kawasan stasiun dan mengintegrasikan transportasi kereta api di ibukota.
Kami optimis langkah-langkah tersebut dapat mengurangi kemacetan dan memberikan nilai lebih untuk kawasan DKI Jakarta. Pada perjanjian ini, PT KAI Persero akan berperan dalam hal peningkatan prasarana di dalam stasiun, manajemen sirkulasi penumpang dan kendaraan, serta izin akses,” tutur Edi Sukmoro.
Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, ini adalah ikhtiar bersama kolaborasi tiga unsur utama, yaitu Kementerian BUMN, Kementerian Perhubungan RI, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Di fase ini, kita membentuk joint venture yang diberi nama PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek yang akan mengelola dan menata 72 stasiun, termasuk kereta api bandara, dan kereta commuterline.
“Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki 51 persen saham. Saat ini moda transportasi darat dan kereta akan menjadi satu. Fase awal menata empat stasiun, yaitu Stasiun Tanah Abang, Stasiun Juanda, Stasiun Senen, dan Stasiun Sudirman,” kata Anies.
