Peraturan Baru Permendag 8/2024 Picu Kekhawatiran Ritel Brand Global

0

Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO) yang didukung oleh Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) dan Asosiasi Pengusaha Ritel Merek Global Indonesia (APREGINDO) mengungkapkan bahwa dampak dari Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan KeƟga Atas Permendag Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

Permendag ini semakin membuat kekhawaƟran sektor ritel brand global yang masuk ke Indonesia secara resmi sehingga menimbulkan barang kosong di toko, menghambat pembukaan toko dan effect paling buruknya ada pemutusan tenaga kerja. Disisi lain, impor resmi yang dipersulit akan mengakibatkan Indonesia dibanjiri oleh produk impor ilegal dari borongan, selundupan yang mengakibatkan terpuruknya perdagangan dalam negeri dimana pabrik lokal, produk lokal dan UMKM terancam terpuruk. Hal ini diungkapkan pada acara Ramah Tamah dan Dialog HIPPINDO Bersama Media di Jakarta, Jumat (05/07/2024)

Budihardjo Iduansjah, Koordinator Asosiasi Ekosistem Ritel yang sekaligus Ketua Umum HIPPINDO mengungkapkan bahwa, “Akar masalahnya adalah impor ilegal dan impor borongan yang harus diƟndak tegas dan diberantas. Pemerintah juga perlu memberikan dukungan kepada brand global yang bukan saingan brand lokal dan UMKM, karena kehadiran brand global dapat menarik traffic wisata belanja ke Indonesia dan mencegah masyarakat Indonesia berbelanja di luar negeri sehingga mengamankan devisa negara. Untuk itu kami menginisiasi program Belanja di Indonesia Aja agar masyarakat membeli brand global, lokal dan UMKM di Indonesia.”

Sektor ritel, sebagai lokomoƟf ekosistem ekonomi dari hulu ke hilir yang menghubungkan berbagai elemen seperƟ produsen, pabrik, distributor, supplier, UMKM, pusat perbelanjaan, dan marketplace, merupakan tulang punggung perekonomian nasional dengan kontribusi sekitar 52% terhadap pertumbuhan ekonomi. Apabila sektor ini terganggu, dampaknya akan sangat luas, mengingat perannya yang krusial dalam konsumsi dan pembelian barang produksi dalam negeri.

Oleh karena itu, dukungan dan regulasi yang tepat dari pemerintah sangat penƟng untuk memasƟkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di tengah keƟdakpasƟan ekonomi saat ini.

“Untuk mendukung program kami agar Indonesia menjadi wisata belanja bagi wisatawan mancanegara dan nusantara maka perlu diperbanyak pusat perbelanjaan; premium outlet yang digabungkan brand global dan brand lokal dan produk UMKM yang berkualitas dan siap Go Global; launching brand global di Indonesia & termurah di ASEAN; memperkuat pariwisata kesehatan yang bekerjasama dengan RS InternaƟonal sehingga setelah melakukan pariwisata medis bisa langsung melakukan wisata belanja. Asosiasi juga siap memberikan rekomendasi ke pihak pemerintah terkait kebijakan khusus brand-brand global yang memiliki toko-toko resmi, menyerap tenaga kerja,” tambah Budihardjo.

“Disisi lain dukungan pemerintah ke produk lokal dan UMKM perlu diƟngkatkan melalui pembinaan, pendampingan, permodalan, promosi untuk brand lokal dan UMKM agar mereka memiliki daya saing, naik kelas dan go global,”ungkap Budihardjo

Senada dengan Budihardjo, Handaka Santosa, Ketua Umum APREGINDO menyampaikan, “Berdasarkan data yang dimiliki oleh asosiasi ritel, setelah pemberlakuan Permendag No. 8/2024, anggota asosiasi yang terdiri dari para pelaku usaha dan pemegang merek resmi terpaksa mengurangi impor secara signifikan, yang kemudian dijual terbatas di toko-toko resmi. Sementara bitu, maraknya produk impor ilegal yang membanjiri pasar Indonesia jelas menunjukkan bahwa kebijakan ini gagal menangani akar masalah sebenarnya.”

Global brand yang menyasar kelas menengah atas, memiliki toko di mall, dan menyerap banyak tenaga kerja lokal, bukanlah pesaing produk dalam negeri khususnya UMKM. Global brand ini harus didukung agar bisa bersaing dari segi harga dengan brand serupa di negara-negara Asia, khususnya ASEAN. Dengan demikian, masyarakat Indonesia akan lebih memilih berbelanja di dalam negeri, sekaligus mendukung pariwisata dengan menarik wisatawan asing untuk berbelanja di Indonesia.

Alphonzus Widjaja, Ketum APBBI juga menambahkan,”Produk impor ilegal menjadi ancaman utama bagi produk dalam negeri, terutama UMKM, karena Harga yang sangat murah; Tidak memenuhi regulasi seperƟ SNI, label, dan lainnya; Beredar di pasar tradisional dan dijual online tanpa regulasi.”

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah-langkah tegas, seperƟ memperketat pengawasan di pintu masuk impor (bea cukai), pengawasan terhadap barang beredar, razia barang-barang impor ilegal, serta penegakan hukum terhadap penjual, distributor, dan imporƟr yang terlibat.

Permendag yang ada saat ini belum menyentuh akar masalah, yaitu impor ilegal dan pengawasan barang beredar. Selain itu pemerintah harus mendukung usaha dalam negeri dengan cara meningkatkan daya saing perusahaan lokal agar dapat bersaing dalam hal harga, kualitas, dan teknologi. Proteksi yang berlebihan Ɵdak akan membantu, melainkan dukungan untuk peningkatan daya saing yang akan menjadi solusi permanen nya.

Selian itu,pemerinta ddorong untuk lebih serius dalam menangani impor ilegal yang merusak pasar dan mengganggu keberlangsungan produk dalam negeri. Kebijakan yang ada harus diperbaiki agar lebih efekƟf dalam mengatasi masalah impor ilegal dan mendukung daya saing produk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *