EconomicHeadline News

PPN Sembako Tidak Dalam Waktu Dekat, Menkeu Tegaskan Pemerintah Fokus Pemulihan Ekonomi

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani angkat bicara terkait wacana  Pemerintah memberlakukan  pajak pertambahan nilai (PPN) untuk bahan kebutuhan pokok. Wacana tersebut merupakan bagian dari Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Dalam revisi tersebut ada usulan dari Pemerintah untuk memasukan bahan kebutuhan pokok sebagai objek PPN.

Menkeu menegaskan pembahasan  tersebut juga tidak dilakukan dalam waktu dekat, pasalnya prosesnya membutuhkan waktu yang tidak sebentar.

“Kenapa kita usulkan suatu pasal ini, alasannya, background-nya, dan kalaupun itu adalah arah yang benar, apakah harus sekarang atau enam bulan lagi atau tahun depan. Itu semua akan kita bahas penuh dengan Komisi XI,” ungkap Menkeu kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, Kamis (10/6/2021).

Menurut Menkeu, saat ini pemerintah sedang fokus untuk pemulihan ekonomi. Berbagai fokus ini tengah dikejar karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan agar pemulihan ekonomi nasional bisa dipercepat.

“Fokus kami sekarang adalah pemulihan ekonomi. APBN kami berikan untuk masyarakat survive, mulai dari pembayaran (perawatan) covid-19, vaksin, isolasi mandiri, perawatan, UMKM, anak sekolah, internet, dan lainnya. Sementara pajak-pajak justru kita relaksasi dan berikan itu,” tutur Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.

Fokus lain, sambungnya, adalah menyehatkan kembali postur APBN. Pasalnya, beban keuangan negara mendadak berat sejak pandemi covid-19 melanda RI 2020 lalu.

Selanjutkan, Menkeu  mengatakan dirinya belum dapat menjelaskan secara detail  tentang wacana ini, karena secara politik revisi  Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 belum dibahas dengan DPR. Menkeu pun heran kenapa dokumen yang seharusnya dapat dipublikasikan setelah diterima DPR untuk dibahas, sudah terlebih dahulu bocor

Menurut Menkeu, kondisi tersebut membuat Pemerintah dan DPR kikuk, karena yang diterima masyarakat hanya sepotong-sepotong.

“Oleh karena itu situasinya jadi agak kikuk karena ternyata kemudian dokumennya keluar, sehingga kami tidak dalam posisi untuk bisa menjelaskan keseluruhan arsitektur dari perpajakan kita yang keluar sepotong-sepotong,” kata Menkeu.

Menkeu pun  berjanji akan menjelaskan secara rinci setelah draft RUU KUP diserahkan ke DPR.  Menurut Menkeu, pemerintah  tidak mungkin  mengambil kebijakan perpajakan tanpa mendiskusikannya lebih dulu dengan legislatif.

“Ini yang akan kita jelaskan kepada DPR mengenai keseluruhannya, dan di situ kita bisa bicara mengenai apakah timingnya harus sekarang? Apakah pondasinya harus seperti ini? Siapa yang pantas dipajaki? Itu semuanya kita bawakan dan presentasikan secara lengkap by sectors dan by pelaku ekonomi,” tutur Menkeu.

 

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close