Prabowo Canangkan Pembangunan Tanggul Laut Utara Jawa: Proyek Dimulai dari Teluk Jakarta
Presiden Prabowo Subianto, menegaskan komitmen kuat pemerintahannya untuk segera memulai pembangunan proyek strategis nasional yakni Tanggul Laut Raksasa (Giant Sea Wall) yang akan melindungi pesisir utara Pulau Jawa dari ancaman banjir rob dan dampak perubahan iklim ekstrem.
Dalam pidato kunci pada Konferensi Internasional Infrastruktur 2025 yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Presiden Prabowo menyampaikan bahwa proyek ini merupakan salah satu prioritas vital dalam agenda pembangunan nasional. Ia menekankan bahwa rencana ini telah tertunda terlalu lama sejak pertama kali dirancang pada tahun 1995, dan kini saatnya untuk direalisasikan.
“Saya ingin menekankan, proyek Tanggul Laut Pantura ini adalah salah satu infrastruktur paling krusial untuk kita. Ini proyek besar, proyek jangka panjang, tapi sangat diperlukan. Sudah waktunya kita mulai,” ujar Presiden Prabowo di hadapan para pemimpin dunia dan tokoh infrastruktur internasional.
Mega proyek ini dirancang membentang sepanjang 500 kilometer dari Banten di barat hingga Gresik, Jawa Timur. Estimasi total anggaran mencapai 80 miliar dolar Amerika, dan pembangunan tahap awal akan dimulai dari kawasan Teluk Jakarta. Proses pengerjaan untuk tahap pertama diperkirakan memakan waktu antara 8 hingga 10 tahun.
Sementara pembangunan hingga ke wilayah Jawa Timur diproyeksikan akan berlangsung selama 15 hingga 20 tahun.
“Tak masalah butuh waktu panjang. Seperti kata pepatah, perjalanan seribu kilometer dimulai dengan satu langkah. Dan langkah itu akan kita ambil sekarang,” ujar Presiden dengan tegas.
Untuk menjamin kelancaran dan pengawasan pembangunan proyek ini, pemerintah akan membentuk sebuah lembaga khusus yang akan bertanggung jawab penuh, yakni Badan Otorita Tanggul Laut Pantai Utara Jawa.
Presiden juga mengungkapkan bahwa pembiayaan awal proyek di Teluk Jakarta, yang diperkirakan menelan dana sebesar 8 hingga 10 miliar dolar, akan dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
“Kalau biayanya 8 miliar dolar dan dibagi 8 tahun, berarti 1 miliar per tahun. Saya sudah bicara dengan Gubernur DKI. Kita sepakat untuk berbagi beban. DKI setengah, Pemerintah Pusat setengah. Jadi Menteri Keuangan bisa tenang,” ucap Presiden dengan nada berseloroh.
Meskipun pemerintah membuka pintu selebar-lebarnya untuk kerja sama dengan investor internasional dari negara seperti Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Eropa, dan Timur Tengah, Presiden menegaskan bahwa proyek ini tidak akan menunggu dana asing.
“Kita terbuka untuk kemitraan, tapi kita tidak akan bergantung. Kita akan mulai dengan kekuatan nasional,” tutup Presiden Prabowo.
Dengan langkah ini, Indonesia bersiap memulai salah satu proyek infrastruktur terbesar sepanjang sejarahnya yang diharapkan menjadi solusi jangka panjang terhadap ancaman perubahan iklim di kawasan pesisir.
