BusinessEconomicHeadline News

Presiden Bank Dunia Janji Akan Bantu Investasi di Indonesia

Kabar baik bagi dunia investasi Indonesia datang dari Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim. Dalam acara Indonesia Infrastructure Finance Forum di Fairmont Hotel, Jakarta, Selasa 25 Juli 2015, Kim berjanji akan mengupayakan berbagai investasi masuk ke Indonesia, khususnya untuk sektor pembangunan infrastruktur.

Saat ini Bank Dunia memiliki dana menganggur sedikitnya USD30 triliun dan USD24 triliun lainnya berupa obligasi. Menurut Kim, Indonesia dapat menggunakan dana tersebut guna menarik investor.

“Ada USD24 triliun masih diinvestasikan di obligasi dan sisanya USD30 triliunan disimpan. Dan kami siap dana yang menunggu ini menarik peluang investasi di Indonesia,” kata Kim.

Kim melihat ada keinginan kuat dari Presiden Jokowi untuk menjalankan  semangat reformasi di bidang investasi. Semangat itu salah satunya  terlihat  dengan adanya pemangkasan regulasi yang menjadi penghambat investasi. Tak hanya itu, Pemerintah Indonesia  juga sudah mulai melibatkan banyak pihak dalam memobilisasi pembiayaan pembangunan infrastruktur. Atas dasar itulah Kim berkeinginan untuk membantu Indonesai, agar banyak didatangi para investor asing.

“Saya tertarik dan terinspirasi dengan semangat reformasi Pak Jokowi. Pemerintah Indonesia sudah mulai melibatkan banyak pihak, ini bisa dicapai sebagai reformasi jangka panjang,” tutur dia.

Menurutnya, keterlibatan swasta dapat meningkatkan penerimaan dan mendorong belanja lebih efisien di sektor infrastruktur dan sumber daya manusia. Selain itu, dengan bantuan dari Bank Dunia nantinya, Indonesia dapat mendanai pembangunan infrastuktur secara merata.

“Mereka akan mengundang mitra kerja mereka kita harus lebih membuat kondusif dengan kerja sama dengan bank dunia, ini bisa membuka kompetensi dan ada waktu. Kita ingin menjadikan Indonesia sebagai negara yang kuat dalam mendanai infrastruktur,”  tambah dia.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan tidak mudah bagi pemerintah untuk mengejar ketertinggalan dalam pembangunan infrastruktur. Jika dipaksakan maka akan berdampak negatif ke Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
“Mengejar ketertinggalan selama 18 tahun tidaklah mudah, kalau kita paksakan adapun dengan keuangan jadi susah,” kata Sri.

Oleh sebab itu, Presiden Joko Widodo gencar membuat kebijakan yang memudahkan investasi asing di dalam negeri. Hanya dengan cara itu, pemerintah dapat mempercepat pembangunan proyek infrastruktur tanpa membebani keuangan negara.

“Kita bisa mengatasi isu risiko dan mewujudkan hasil yang bisa dinikmati denga adanya skema sumber pendanaan yang tepat,” tutur mantan deputi gubernur bank dunia ini.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button