Presiden Ingin Pengunaan Dana Desa Untuk Program Padat Karya
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan dana desa yang dialokasikan Pemerintah dari tahun ke tahun terus meningkat. Data yang dipegang Presiden menyebutkan total Dana Desa yang dialokasikan dalam APBN selama kurang lebih 5 tahun ini sebesar Rp329,8 triliun.
Untuk tahun 2020, dana desa yang akan digelontorkan sebesar Rp72 triliun. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan tahun di 2019 ini yang hanya mencapai Rp70 triliun. Presiden meminta agar penggunaan Dana Desa mengutamakan program padat karya.
“Utamakan program yang padat karya dan berikan kesempatan kerja bagi mereka yang miskin yang menganggur di desa dengan model cash for work,” kata Presiden Jokowi dalam pengantarnya saat memimpin Rapat Terbatas (Ratas) tentang Penyaluran Dana Desa Tahun 2020, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (11/12/2019).
Selain itu, Presiden mengingatkan, industrialisasi pedesaan harus juga sudah dimulai karena ini bagian dari penciptaan lapangan kerja secara besar-besaran. Karena itu, menurut Presiden, Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) harus direvitalisasi sebagai penggerak ekonomi di desa. Presiden mengaku dirinya telah mendapatkan laporan adanya 2188 Bumdes tidak beroperasi dan 1670 Bumdes yang beroperasi tapi belum memberikan kontribusi pada pendapatan desa. “Jadi tolong ini menjadi catatan,” tegasnya.
Terhadap Bumdes-Bumdes itu, Presiden Jokowi meminta agar di-scaling up, mulai disambungkan, diintegrasikan dengan supply chain nasional dan bisa melakukan kemitraan dengan sektor-sektor swasta besar.
Selain itu, perlu juga mulai dibuka dana distribusi sehingga produk unggulan di desa masuk ke marketplace, baik marketplace nasional maupun global marketplace.
Terakhir Presiden meminta agar penggunaan Dana Desa betul-betul didampingi manajemen lapangannya sehingga tata kelola dana desa semakin baik, semakin akuntabel, dan transparan. Selain itu, Presiden Jokowi menegaskan, keterlibatan partisipasi warga desa dalam pengawasan dana desa sangat diperlukan.
Ratas tersebut dihadiri oleh Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin, Menko Polhukam Mahfud MD, Menko Kemaritiman Airlangga Hartarto, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Panjaitan, Mensesneg Pratikno, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
