Presiden Instruksikan Menhub dan Menteri BUMN Atasi Tingginya Harga Tiket Pesawat
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memberi perhatian lebih terhadap tingginya harga tiket pesawat. Pada Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2022 di Istana Negara, Kamis (18/08/2022), Presiden memerintahkan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi segera mengatasi harga tiket pesawat agar tidak berimbas pada kenaikan inflasi.
Tak hanya Menhub, Presiden juga menginstruksikan Menteri BUMN Erick Thohir secepatnya berkoordinasi dengan Garuda Indonesia untuk menambah armadanya agar bisa membantu menekan inflasi.
“Di lapangan yang saya dengar keluhan harga tiket pesawat tinggi. Saya sudah bereaksi Menhub (Menteri Perhubungan ) diperintahkan segera ini diselesaikan. Garuda, Menteri BUMN selesaikan tambah pesawatnya agar harga kembali normal, meski nggak mudah karena harga avtur tinggi,” kata Jokowi.
Presiden ingin harga tiket pesawat tidak menjadi penyebab kenaikan inflasi. Hingga Juli 2022, Inflasi Indonesia mencapai 4,94 persen (year on year/yoy). Menurut Presiden, angka inflasi tersebut tidak menutup kemungkinan akan terus merangkak naik jika tidak dikendalikan, salah satunya persoalan harga tiket pesawat yang tinggi.
Harga tiket tersebut dapat mengancam turunnya daya beli masyarakat yang ingin bepergian dengan pesawat terbang. Presiden menyadari harga komoditas energi yang tidak menentu membuat avtur semakin tinggi, namun hal itu dapat diatasi dengan kebijakan yang tepat.
Presiden menerangkan ancaman inflasi tidak hanya untuk Indonesia namun untuk banyak negara, bahkan tidak sedikit negara lain yang mengalami kenaikan inflasi yang tinggi. seperti Amerika Serikat yang sebesar 8,5 persen, kemudian Uni Eropa juga mencapai 8,9 persen. Bahkan, kata dia, terdapat negara yang inflasinya mencapai 79 persen. “Inflasi ini jadi momok semua negara,” ucap Presiden.
Presiden meminta jajaran kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, dan Bank Indonesia yang tergabung dalam Tim Pengendali Inflasi pusat maupun daerah untuk meningkatkan kerja sama dan performanya di tengah ketidakpastian ekonomi global saat ini.
“Provinsi harus tahu, posisi inflasi saya di angka berapa. Nanti saya ke daerah saya tanya, jangan gelagapan enggak mengerti posisi inflasi provinsinya berada di angka berapa, mana yang tinggi, mana yang pada posisi normal, mana yang pada posisi rendah, lihat,” tegasnya.
Presiden mengungkapkan, terdapat lima provinsi yang memiliki inflasi di atas 5 persen, yaitu Jambi yang berada di angka 8,55 persen, Sumatra Barat 8,01 persen, Kepulauan Bangka Belitung 7,77 persen, Riau 7,04 persen, dan Aceh 6,97 persen.
“Tolong ini dilihat secara detail yang menyebabkan ini apa, agar bisa kita selesaikan bersama-sama dan bisa turun lagi di bawah 5 (persen), syukur bisa di bawah 3 (persen),” ujarnya.
