Presiden Kembali Ingatkan Kepala Daerah Untuk Percepat Izin Investasi
Presiden Jokowi sepertinya tidak mengenal kata lelah mengingatkan kepada kepala daerah untuk mempermudah izin investasi, khususnya investasi di sektor industri dan manufaktur. Presiden mengaku masih banyak ditemukan aturan perizinan di daerah yang justru mempersulit investasi maupun terlalu lama memberikan izin kepada investor.
“Bagi mereka yang mau investasi di industri dan manufaktur buka lebar-lebar karena akan membuat barang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi dan dapat membuka lapangan pekerjaan untuk masayrakat,” kata Jokowi dalam acara Pengarahan Presiden Republik Indonesia Kepada Para Gubernur, Bupati dan Wali Kota Seluruh Indonesia di Istana Negara Jakarta, Selasa, 24 Oktober 2017.
Presiden meminta Kepala Daerah untuk segera memangkas regulasi yang berpotensi mengulur waktu perinzinan investasi.
“Jangan lagi ada perizinan urusannya minggu, bulan, tahun, malu kita. Masa zaman sekarang masih hitungan minggu, bulan, tahun, apalagi untuk investasi,” ujar Jokowi
Menurut Presiden, investasi menghasilkan multi efek yang positif bagi kehidupan masyarakat, salah satunya adalah lapangan kerja. Untuk saat ini Indonesia banyak memiliki usia produktif yang membutuhkan pekerjaan.
Presiden berharap Kepala Daerah bisa mengikuti regulasi yang diterbitkan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) . Proses perinzinan yang dikeluarkan BKPM tidak terlalu lama, sehingga investor dapat memulai membangun usahanya.
“Kalau di pusat, BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) sekarang sudah bisa 3 jam untuk 9 izin, rampung, di daerah mestinya, mestinya 1 menit, 2 menit lah, jangan sampai hitungan jam begitu loh, kalau pusat hitungannya jam, daerah menit,” kata Presiden yang mengundang tawa para kepala darah.
Presiden pun berjanji akan mendatangi daerah-darah yang masih memberikan pelayanan dalam waktu lama untuk para investor.
“Beli aplikasi sistem, murah sekali, Rp25 juta dapat. Kalau tidak minta pinjem ke Jakarta, sudah ada, siap itu, ngopi saja di situ, gratis,” kata Jokowi.
Pada awal 2018 juga direncanakan sudah ada sistem “single submision” sehingga Presiden dapat melacak bagaimana alur perizinan di pusat dan daerah.
“Akan ketahuan mana yang cepat dan lambat apakah pusat atau daerah. Saat persaingan global dunia gila-gilaan sekarang ini kalau masih mengerjakan rutinitas dan ada terobosan ditinggal betul kita,” tegas Presiden.
