Presiden Minta Insentif Untuk Investasi Dimaksimalkan
Sektor investasi menjadi sektor yang sangat diperhatikan oleh Presiden Jokowi. Kali ini yang disorot Presdien soal insentif untuk investasi. Presiden mengatakan insentif menjadi faktor penting dalam menarik investor. Bahkan banyak pemerintah di negara lain telah berlomba-lomba untuk menawarkan insentif bagi investor yang menanamkan modalnya di negara mereka.
Negara-negara yang menerapkan insentif itu diantaranya India, Pakistan, Bangladesh, dan Sri Lanka. Insentif yang ditawarkan negara-negara tersebut beragama namun satu tujuan yakni dapat mendulang investor. Hal itulah yang harus dilakukan Indonesia jika ingin pertumbuhan investasi meningkat.
“Sangat progresif, sangat atraktif, terutama dalam mempromosikan berbagai kemudahan-kemudahan berinvestasi di negara mereka. Menawarkan skema-skema insentif yang sangat menggiurkan yang diberikan kepada investor,” kata Presiden saat memberikan arahan pada Rapat Terbatas (Ratas) tentang Insentif Investasi, yang digelar di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa, 20 Februari 2018.
Jokowi menuturkan, Indonesia bisa semakin tertinggal dengan negara lain dalam hal investasi jika tak ada perbaikan dan inovasi dalam pelayanan perizinan. Begitu juga jika tak ada pemangkasan dan penyederhanaan regulasi.
Presdien pun mengapresiasi Kementerian yang telah melakukan pemangkasan regulasi yang dapat menghambut laju investasi.Presiden ingin upaya tersebut dilanjutkan hingga di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
Presiden juga meminta agar dikalkulasi insentif-insentif apa yang bisa diberikan, yang bisa ditawarkan kepada investor. Baik investor di dalam negeri, maupun investor luar, misalnya terkait dengan pemberian tax holiday, tax allowance yang lebih menarik bagi investasi.
“Saya minta segera ini dilakukan, dikalkulasi bersama-sama oleh Menteri Keuangan dan seluruh kementerian yang terkait, oleh Menko. Karena laporan yang saya terima sebetulnya skema insentif untuk tax holiday, tax allowance ini sudah ada tapi pemanfaatannya masih sangat rendah. Oleh sebab itu, perlu dievaluasi,” tegas Presiden Jokowi.
Untuk insentif-insentif investasi lainnya yang telah diluncurkan sebelumnya dalam paket-paket kebijakan, Presiden meminta untuk dikawal khusus eksekusinya di lapangan, karena ini bisa menjadi bagian dari langkah-langkah perbaikan kita dalam kemudahan berusaha.
Presiden juga mengaku telah mendapatkan laporan dari Menko Perekonomian Darmin Nasution mengenai telah selesainya single submission (perizinan dalan satu kesatuan) pada bulan-bulan Maret mendatang.
“Saya kira ini akan mempercepat proses-proses perizinan berusaha yang ada di negara kita Indonesia,” pungkas Presiden Jokowi.
Rapat terbatas itu diantaranya dihadiri oleh Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Luhut B Panjaitan, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Perhubungan Budi K Sumadi, Menteri Pariwisata Arief Yahya dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto.
