Presiden Prabowo Pimpin Evaluasi Nasional Koperasi Merah Putih, Dorong Penguatan Ekonomi Desa
Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali komitmen pemerintah terhadap kemandirian ekonomi rakyat saat memimpin Evaluasi Nasional Percepatan Pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang digelar di Markas Besar TNI, Jakarta, pada Selasa (25/11/2025).
Pertemuan ini, menjadi momentum penting pemerintah pusat untuk memantau perkembangan implementasi program koperasi desa yang kini menjadi prioritas nasional.
Dalam rapat evaluasi tersebut, Presiden Prabowo menekankan bahwa pembangunan Koperasi Merah Putih tidak boleh berjalan setengah-setengah. Program ini, menurutnya, harus memastikan bahwa setiap desa dan kelurahan memiliki pusat ekonomi yang dikelola secara profesional, akuntabel, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata.
Presiden juga menyoroti perlunya keterlibatan menyeluruh dari berbagai instansi agar pembangunan koperasi tidak hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga pada pembinaan SDM, akses permodalan, dan tata kelola bisnis yang berkelanjutan.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya yang mendampingi Presiden menjelaskan bahwa kehadiran Kepala Negara dalam pertemuan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa koperasi merupakan bagian inti dari arah pembangunan ekonomi Indonesia. Menurutnya, KDKMP bukan sekadar proyek sektoral, melainkan strategi besar untuk menghadirkan pemerataan ekonomi dari tingkat paling bawah.
“Kehadiran Presiden menunjukkan bahwa agenda koperasi bukan sekadar program pendukung, melainkan strategi nasional untuk membangun kemandirian ekonomi dari desa,” ujar Teddy dalam keterangannya.
Teddy menambahkan bahwa rapat evaluasi ini sekaligus menjadi ajang konsolidasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan TNI untuk memantau sejauh mana progres pembangunan KDKMP di seluruh penjuru Indonesia. Menurutnya, kolaborasi berlapis tersebut merupakan elemen vital yang memungkinkan koperasi desa berkembang dengan cepat dan stabil.
“Presiden menegaskan bahwa kolaborasi pemerintah, TNI, dan pemda adalah kunci agar setiap Koperasi Merah Putih dapat beroperasi secara profesional dan memberi manfaat langsung bagi rakyat,” lanjutnya.
Pemerintah menargetkan KDKMP berfungsi sebagai fondasi ekonomi kerakyatan baru, yang dalam jangka panjang mampu memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Program ini dirancang menjadi pusat layanan dan distribusi kebutuhan pokok masyarakat, sekaligus wadah pemberdayaan ekonomi lokal melalui integrasi rantai pasok desa.
Lebih jauh, Teddy menjelaskan bahwa penyelarasan kebijakan yang dibahas dalam rapat tersebut mencakup standardisasi operasional koperasi, percepatan pembangunan fasilitas fisik, sinkronisasi pendanaan, hingga penguatan sistem monitoring dan evaluasi.
“Melalui evaluasi terpadu ini, pemerintah mendorong percepatan pembangunan fasilitas koperasi sebagai pusat distribusi kebutuhan pokok masyarakat, pemberdayaan ekonomi lokal, serta pemerataan layanan bagi desa dan kelurahan,” tegasnya.
Pertemuan ini menjadi penanda keseriusan pemerintah dalam menempatkan KDKMP sebagai instrumen strategis pembangunan nasional. Pemerintah berharap Koperasi Merah Putih dapat menjadi pilar baru yang memampukan desa untuk berdiri secara mandiri, memperkuat ketahanan pangan, membuka lapangan kerja, dan memberikan kontribusi langsung pada peningkatan taraf hidup masyarakat.
