Presiden Prabowo Tegaskan Komitmen Digitalisasi Pemerintahan dan Penguatan Program MBG
Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmennya untuk mendorong digitalisasi pemerintahan Indonesia melalui penerapan Government Technology (GovTech) yang akan terintegrasi di seluruh kementerian dan lembaga. Dalam pertemuan penting yang diadakan di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (19/3/2025), Presiden bertemu dengan jajaran Dewan Ekonomi Nasional (DEN) untuk membahas dua program utama yang menjadi fokus pemerintah saat ini: digitalisasi sektor pemerintahan dan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sebagai bagian dari rencana besar untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan berkeadilan, Prabowo Subianto menyatakan bahwa salah satu langkah pertama yang akan dilakukan adalah peluncuran GovTech pada 17 Agustus 2025. Program ini bertujuan untuk mengintegrasikan seluruh aplikasi yang digunakan oleh kementerian dan lembaga pemerintah. Integrasi aplikasi-aplikasi ini diharapkan tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga mengurangi potensi terjadinya praktik korupsi di kalangan aparatur negara.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menambahkan bahwa Presiden Prabowo berharap, dengan adanya peluncuran GovTech, seluruh proses administratif dalam pemerintahan dapat dipangkas dan dipermudah. “Dengan sistem ini, aplikasi yang digunakan oleh berbagai kementerian dan lembaga akan disatukan, yang tentu saja bisa menghemat anggaran negara serta meminimalisir celah-celah yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok,” ujar Luhut.
Salah satu terobosan besar dari program ini adalah kebijakan baru yang mewajibkan setiap keluarga untuk memiliki rekening bank. Langkah ini akan memudahkan distribusi bantuan sosial, memastikan bahwa bantuan sampai ke tangan yang tepat, serta meminimalkan adanya kebocoran dana bantuan. “Kami memperkirakan bahwa sistem ini akan menghemat hingga Rp100 triliun dalam beberapa tahun ke depan,” tambah Luhut.
Di sisi lain, program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang sudah menjadi perhatian serius dalam pembahasan DEN, juga diharapkan memberikan dampak positif yang besar bagi masyarakat Indonesia. Arief Anshory Yusuf, anggota DEN yang juga seorang ahli kemiskinan, mengungkapkan bahwa program ini dapat menciptakan hingga 1,9 juta lapangan kerja baru, selain juga membantu menurunkan angka kemiskinan yang diprediksi bisa berkurang hingga 5,8 persen. “MBG sangat membantu dalam hal pro-job, terutama dalam menciptakan lapangan kerja baru, yang pada akhirnya akan membawa dampak positif bagi perekonomian masyarakat,” ujar Arief.
Arief menambahkan bahwa untuk menjaga keberlanjutan dan akuntabilitas program MBG, DEN mengusulkan beberapa langkah penting. Di antaranya adalah melakukan audit rutin yang melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta memperkuat pengawasan dari masyarakat untuk memastikan rantai pasokan bantuan tetap terjaga dan tidak ada penyalahgunaan.
“Penting bagi kita semua untuk menjaga bersama program ini, karena MBG bukan hanya proyek pemerintah, tetapi juga adalah flagship bangsa ini yang harus sukses untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,” tutur Arief.
Dengan komitmen kuat dari Presiden Prabowo dan dukungan penuh dari jajaran Dewan Ekonomi Nasional, Indonesia tengah bergerak menuju era baru di mana teknologi dan program sosial akan saling melengkapi untuk menciptakan negara yang lebih adil, efisien, dan bebas dari korupsi. Keduanya, GovTech dan MBG, diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang bagi tantangan ekonomi dan sosial yang dihadapi masyarakat Indonesia saat ini.
