Presiden Prabowo Umumkan Kenaikan Upah Minimum Nasional Tahun 2025 Sebesar 6,5 Persen
Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan upah minimum nasional (UMN) untuk tahun 2025, sebesar 6,5 persen. Pengumuman ini disampaikan setelah rapat terbatas yang membahas berbagai isu penting, salah satunya adalah penetapan upah minimum untuk melindungi kesejahteraan para pekerja.
Presiden Prabowo menjelaskan bahwa tujuan utama dari penetapan upah minimum adalah untuk menjaga daya beli pekerja, khususnya mereka yang bekerja kurang dari 12 bulan, sambil tetap memperhatikan daya saing dunia usaha di Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menyoroti bahwa UMN merupakan jaringan pengaman sosial yang sangat vital bagi pekerja dengan pendapatan terbatas.
“Upah minimum adalah jaring pengaman sosial yang sangat penting bagi pekerja, khususnya mereka yang bekerja di bawah 12 bulan, dengan memperhitungkan kebutuhan hidup layak. Pemerintah menetapkan upah minimum dengan harapan agar daya beli pekerja meningkat, tanpa mengabaikan daya saing usaha,” jelas Presiden Prabowo saat memberikan keterangan pers di Ruang Sidang Kabinet, Istana Kepresidenan Jakarta, pada Jumat, (29/11/2024).
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, mengusulkan kenaikan UMN sebesar 6 persen. Namun, setelah serangkaian diskusi intens dan pertemuan dengan berbagai pimpinan serikat buruh, pemerintah akhirnya memutuskan untuk memberikan kenaikan yang sedikit lebih tinggi, yakni sebesar 6,5 persen, demi memberikan dampak yang lebih signifikan bagi kesejahteraan pekerja.
Selain membahas UMN, Presiden Prabowo juga menjelaskan tentang kewenangan penetapan upah minimum sektoral, yang nantinya akan diserahkan kepada Dewan Pengupahan provinsi, kota, dan kabupaten. Ini bertujuan agar kebijakan yang diambil dapat lebih sesuai dengan kondisi daerah masing-masing.
“Penetapan upah minimum sektoral akan menjadi kewenangan Dewan Pengupahan di tingkat provinsi, kota, dan kabupaten, sehingga kebijakan ini dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di masing-masing wilayah,” ungkap Presiden.
Di sisi lain, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan buruh melalui program-program tambahan. Salah satu program yang menjadi fokus adalah pemberian bantuan makanan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil, yang akan menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup keluarga buruh, terutama yang berada dalam kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
“Program ini bertujuan untuk meningkatkan gizi keluarga buruh, khususnya anak-anak dan ibu hamil. Kami merencanakan untuk memberikan bantuan sekitar Rp10.000 per hari, meskipun anggaran terbatas dan kami berharap bisa mencapai Rp15.000. Program ini akan memberikan dampak signifikan terhadap kualitas hidup mereka,” ujar Presiden Prabowo.
Program bantuan ini, menurut Presiden, diharapkan bisa memberikan kontribusi nyata bagi keluarga buruh yang memiliki anak kecil atau ibu hamil. Sebagai contoh, sebuah keluarga dengan 3-4 anak bisa menerima bantuan sebesar Rp30.000 per hari, yang dalam sebulan setara dengan Rp2,7 juta. Dengan demikian, program ini akan menjadi pelengkap bagi berbagai bantuan sosial lainnya, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan-bantuan sosial yang sudah berjalan saat ini.
Pemerintah, menurut Presiden, akan terus berusaha keras untuk memperbaiki kesejahteraan buruh di masa yang akan datang. “Kami yakin bahwa pemerintah sudah berupaya semaksimal mungkin untuk mengamankan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok buruh. Namun, tentu saja, kami akan terus berupaya memperbaiki kondisi ini di masa depan,” tambahnya.
