Ridwan Kamil Minta Pemerintah Pusat Pasok 15 Juta Dosis Vaksin Setiap Bulan ke Jabar
Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil mengatakan kekebalan komunal atau “herd immunity” di Jawa Barat pada akhir 2021 akan tercapai jika distribusi vaksin rutin dilakukan setiap bulan. Karena itu, Ridwan Kamil meminta kepada pemerintah pusat agar dapat memasok 15 juta dosis vaksin setiap bulan hingga Desember tahun ini ke wilayah Jabar.
. “Kami per bulannya membutuhkan 15 juta dosis sampai Desember. Total 76 juta dosis untuk 37 juta sasaran bisa dilaksanakan,” kata Ridwan Kamil, saat menghadiri Vicon Audit Stok Vaksin Opname Vaksin Covid-19 bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI Luhut Binsar Pandjaitan dari Gedung Pakuan, Kota Bandung, Senin (9/8/2021).
Ridwan Kamil mengapresiasi pemangku kepentingan yang membantu pemerintah provinsi dalam mempercepat vaksinasi bagi warga Jabar melalui sentra-sentra vaksin yang dibuat. Namun, yang perlu diperhatikan, menurut Ridwan Kamil adalah data vaksin dengan penerima vaksin.
Terkait data ini, Ridwan Kamil mengusulkan agar pemerintah pusat dapat mendata secara tertib data vaksin di salurkan ke wilayah Jabar.
“Pada prinsipnya Pemda Prov Jabar mengapresiasi stakeholders yang membantu dengan berinisiatif menggelar sentra-sentra vaksin di kab/kota. Namun datanya perlu lebih dirapikan agar kelompok sasaran tercatat di provinsi,” ucapnya.
Ridwan Kamil juga meminta pemangku kepentingan yang menggelar sentra vaksin untuk melaporkan data dosis vaksin yang diterima kepada lembaga inisiator melalui aplikasi SMILE (Sistem Monitoring Imunisasi dan Logistik Elektronik). Aplikasi ini secara real time dapat memantau logistic vaksin yang disalurkan mulai dari tingkat puskesmas hingga rumah sakit.
“Biar mudah dalam kejernihan data, mau jenis vaksinnya apapun kalau boleh melewati provinsi sehingga kalau lapor balik ke Pak Menkes, data yang langsung bisa kami pertanggungjawabkan,” ujarnya. 
Ridwan Kamil juga mendorong vaksinasi yang dilakukan TNI/Polri melalui program Serbuan Vaksin sekarang bisa 100 persen menggunakan data SMILE.
“Sebagian kegiatan TNI/Polri masih dalam proses pelaporan SMILE sehingga pencatatan vaksinasi di provinsi belum bisa dikatakan seratus persen akurat. Ada data yang sudah dirilis tapi ada juga yang belum terlaporkan. Untuk itu kami berharap semua dapat memanfaatkan SMILE dengan lebih baik,” imbuhnya.
Ridwan Kamil juga meminta kejelasan data terkait dengan masyarakat yang disuntik vaksin bukan di tempat asalnya. Sebagai contoh adalah ada warga non-Jabar, tetapi tinggal dan disuntik vaksin Covid-19 di Kota Bandung. 
“Kemudian juga ada orang yang ber-KTP Jawa Barat, tapi domisili di provinsi lain. Pertanyaan saya itu dihitung sebagai vaksinnya daerah tersebut tapi sebenarnya warga Jawa Barat. Jangan sampai di lapangan terjadi misdata,” ucapnya.
Karena menurut Ridwan Kamil, Jawa Barat juga menyuntikkan warga KTP non-Jawa Barat karena vaksin tidak lagi dibatasi oleh KTP, dimana berdasarkan data dari Badan Pusat Statisti (BPS) ada 3 jutaan orang non-Jawa Barat yang domisilinya di Jawa Barat yang melakukan vaksin di Jawa Barat.
Usulan terakhir Ridwan Kamil adalah meminta agar tenaga kesehatan yag ada di puskesmas tidak dipinjam untuk kegiatan sentra vaksinasi, karena hal ini membuat kinerja tenaga kesehatan di puskesmas asalnya untuk menyuntikkan vaksin menurun. 
“Terakhir, puskesmas ini kerjanya luar biasa, tapi sering tertahan oleh sentra vaksin. Tugas utamanya yang rutin akhirnya agak terganggu karena SDM sering dipinjam untuk sentra vaksin,” ucapnya.
“Sehingga targetnya seolah “under perform” padahal sedang dalam penugasan. Masukan saya jika ada kegiatan non rutin yang sentra vaksin kalau bisa SDM-nya jangan mengambil dari puskesmas,” pungkasnya. (Sumber Humas Jabar)
