Sampaikan Kuliah Umum di Untar, Moeldoko: Pembangunan SDM Jadi Prioritas Pemerintah Wujudkan Indonesia Emas 2045
Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko mengatakan masalah sumber daya manusia (SDM) masih menjadi batu sandungan dalam mewujudkan angka 6 persen untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal tersebut disampaikan Moeldoko saat memberikan kuliah umum kepada ratusan Mahasiswa Universitas Tarumanagara (Untar) di Auditorium Untar Kampus I Gedung M Lantai 8, Jakarta, pada Selasa pagi (19/03/2024).
Kuliah umum ini dimoderatori oleh Rektor Untar Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan, M.T., M.M., I.P.U., ASEAN Eng
Moeldoko yang juga sebagai Ketua Umum Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) mengungkapkan, rendahnya Human Capital Index atau HCI yang dimiliki Indonesia menjadi persoalan yang patut mendapat perhatian. Selain HCI, data Indeks Pembangunan Manusia (HDI) juga tergolong rendah.
Data yang dipegang Moeldoko menyebut HCI Indonesia pada 2022 berada di peringkat 96 dari 174 negara. Sementara HD pada 2023, Indonesia di rangking 114 dari 189 negara.
“Harusnya pertumbuhan ekonomi Indonesia antara 6 sampai dengan 7%, tetapi itu tidak mudah teman-teman sekalian, karena apa, karena di dalam mengelola negara ada faktor-faktor pengaruhnya yang sangat-sangat tinggi, tidak ada kebijakan yang begitu saja mulus karena tantangannya luar biasa. Tantangan ada di sumber daya manusia,” kata Moeldoko.
Moeldoko menegaskan pemerintah memasukan pembangunan SDM sebagai salah satu dari lima program menuju Indonesia Emas 2045. Empat program lainnya yakni pembangunan SDM, Pembangunan infrastruktur, reformasi regulasi, reformasi birokrasi, dan transformasi ekonomi.
Untuk Pembangunan SDM kini menjadi prioritas yang diutamakan pemerintah. Pada lima tahun sebelumnya, Pembangunan SDM berada di bawah Pembangunan infrastruktur.
“Ini adalah fondasi yang kuat untuk menghindarkan Indonesia dari jebakan pendapatan menengah pada 2036,” ujar Panglima TNI periode Agustus 2013 hingga Juli 2015 ini.
Lebih lanjut Moeldoko mengatakan, pemerintah telah melakukan investasi besar yang hanya terbatas pada sektor pendidikan formal, namun juga dalam program-program seperti Kartu Pra Kerja.
” telah mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk merangsang pemuda yang menganggur agar dapat meningkatkan keterampilan mereka melalui Kartu Pra Kerja. Saat ini, sudah ada 17.500 orang yang terlibat dalam program ini,” tambahnya dengan bangga.
Langkah-langkah ini, menurut Moeldoko, memberikan dorongan besar bagi peningkatan SDM di Indonesia. Dengan fokus pada pembangunan pendidikan dan pemberdayaan pemuda melalui Kartu Pra Kerja, pemerintah bertekad untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang adil dan kesetaraan dalam mencapai potensi mereka.
“Ini adalah langkah konkret menuju masa depan yang lebih cerah bagi bangsa kita,” pungkasnya.
Sementara itu di acara yang sama, Ketua Pengurus Yayasan Tarumanagara. Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H, mengungkapkan pentingnya menjaga kontinuitas program dalam pemerintahan yang berkelanjutan.
Menurut Profesor Ariawan, gambaran yang diinginkan oleh Presiden untuk Indonesia di tahun 2045 adalah sebuah negara yang terus naik kelas dalam berbagai aspek, termasuk bidang pendidikan. “Salah satu harapan Presiden adalah agar Indonesia yang sudah mencapai tingkat pendidikan tinggi, seperti SMA, S1, bahkan S2, tidak mengalami penurunan,” ujarnya.
Pentingnya kontinuitas program ini telah menjadi perbincangan seringkali dalam setiap kesempatan yang diberikan oleh Presiden. Menurut Profesor Ariawan, hal ini menunjukkan keyakinan Presiden bahwa keberhasilan dalam mencapai visi 2045 memerlukan langkah-langkah yang terencana dan berkelanjutan.
“Saya yakin bahwa pemerintah telah merancang roadmap yang akan terus dilanjutkan oleh kepemimpinan berikutnya,” ungkapnya.
