Satgas Covid-19 Pastikan Embargo India Atas Vaksin AstaZeneca Tak Ganggu Vaksinasi Nasional
Pemerintah memastikan program vaksinasi nasional berjalan sesuai rencana. Karena hal ini merupakan komitme pemerintah agar masyarakat terlindungi dari paparan virus COVID-19. Sejalan dengan itu, pemerintah juga berupaya untuk melepaskan diri dari ketergantungan terhadap vaksin yang didatangkan dari luar negeri.
Pengembangan Vaksin Merah Putih diharapkan menjadi jawaban akan hal itu. Indonesia belajar dari perkembangan program vaksinasi di India. Karena negara itu melakukan embargo terhadap vaksin AstraZeneca akibat lonjakan kasus COVID-19. Meski demikian, untuk di tanah air, pemerintah meminta masyarakat tidak khawatir karena hingga saat ini, jumlah vaksin masih mencukupi.
“Pada prinsipnya, embargo vaksin AstraZeneca ini semakin menegaskan pentingnya kemandirian bangsa dalam memproduksi vaksin untuk mengurangi ketergantungan terhadap vaksin yang berasal dari luar Indonesia,” Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito memberi keterangan pers perkembangan penanganan COVID-19 di Istana Kepresidenan Jakarta, belum lama ini.
Saat ini Indonesia memiliki berbagai alternatif platform dalam mengembangkan vaksin COVID-19 secara mandiri. Dan Indonesia memiliki keleluasaan untuk memilih platform yang tepat dan sesuai untuk mengurangi kebutuhan terhadap vaksin impor, yang kedepannya secara bertahap dapat dikurangi.
“Diharapkan produksi Vaksin Merah Putih dapat dilakukan pada awal tahun 2022,” pungkas Wiku.
Vaksin Merah Putih adalah vaksin yang bibitnya diteliti dan dikembangkan di Indonesia, menggunakan isolat virus yang bertransmisi di Indonesia, dan nantinya akan diproduksi oleh perusahaan farmasi Indonesia
Sebelumnya diberitakan, naiknya kasus Covid-19 di India menyebabkan negara tersebut harus melakukan embargo terhadap pengiriman vaksin AstraZeneca ke WHO dan GAVI.
Akibat embargo itu, vaksin yang diproduksi di India tidak boleh keluar dari negara tersebut. India merupakan negara yang memiliki pabrik vaksin terbesar di dunia kedua setelah China. Embargo tersebut disebut mengganggu distribusi vaksin COVID-19 di dunia, termasuk Indonesia.
