AccommodationHeadline NewsTransportation

Sosialisasi Revisi PM 26/2017 Berlangsung di Tujuh Kota

Jelang 1 November Kementerian Perhubungan terus melaksanakan sosialisasi rancangan revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek secara serempak di 7 (tujuh) kota pada Sabtu 21 Oktober 2017. Ketujuh kota tersebut adalah Medan, Palembang, Bandung, Balikpapan, Semarang, Surabaya dan Makassar.

Sosialisasi yang dilaksanakan secara serentak ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai hal-hal yang akan di atur dalam rancangan peraturan Menteri Perhubungan. Adapun rancangan revisi dan penyempurnaan PM 26/2017 ini bertujuan untuk mengakomodasi kemudahan aksesibilitas bagi masyarakat, memberikan kepastian hukum serta mewujudkan perlindungan dan penegakan hukum bagi masyarakat.

Menhub menambahkan bahwa pihaknya telah mengumpulkan seluruh pihak mulai dari operator, paguyuban, perguruan tinggi, para pengamat hingga perwakilan konsumen untuk bersama-sama merumuskan kembali rancangan aturan revisi PM. 26 tahun 2017. Aturan ini diciptakan demi mencapai kesetaraan dan upaya untuk mengakomodir kebutuhan seluruh pihak.

“Kami ingin membuat aturan dengan dampak baik dan jangka panjang. Kami meminta semua pihak untuk saling pengertian dan berkolaborasi. Filosofinya kita ingin memberikan kesetaraan dan mengakomodir serta melindungi apa yang sudah ada. Tujuannya utk memberikan level of service, quality dan safety yang baik,” pungkas Menhub.

Hadir sebagai narasumber pada sosialisasi di Semarang Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Sugihardjo, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Satriyo Hidayat, pengamat transportasi Darmaningtyas, Organda Provinsi Jawa Tengah, serta pelaku usaha taksi konvensional dan online di Semarang.

Sugihardjo mengajak angkutan konvensional yang ada juga berbenah. “Ini seharusnya bukan hanya online yang ditata, (angkutan) konvensional juga harus berbenah diri karena dengan adanya kompetisi ini diharapkan kualitas pelayanannya meningkat dan harganya lebih baik buat masyarakat,” kata Jojo, sapaan akrab Sugihardjo.

Dalam revisi saat ini Jojo mengatakan penyelenggara angkutan umum harus berbadan hukum.

“Itu diatur dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan badan hukum itu bisa PT ataupun koperasi dalam hal badan hukum berbentuk koperasi maka keanggotannya boleh atas nama perorangan,” kata Jojo.

Dalam hal ini badan hukum (PT/koperasi) katanya wajib memiliki minimal 5 kendaraan untuk bisa bertindak sebagai penyelenggara angkutan umum.

Selanjutnya sosialisasi di kota Makassar berjalan baik dan lancar, bertindak sebagai narasumber adalah Plt Dirjen Perhubungan Darat Hindro Surahmat mengatakan bahwa tarif batas bawah diatur oleh Kementerian Perhubungan namun atas usulan pemerintah daerah setempat.

“Untuk wilayah 1 tarif batas bawahnya Rp. 3.500 dan untuk tarif batas atasnya Rp. 6.000 perkilometernya sedangkan untuk wilayah 2 untuk tarif batas bawahnya Rp.3.750 dan untuk tarif batas atasnya Rp. 6.500. Jadi silahkan pemda setempat menetapkan besarnya tarif di daerah masing-masing” ucap Hindro

Hindro menambahkan untuk kuota dan wilayah operasi juga merupakan wewenang pemerintah daerah yang menentukan sendiri kuota dan eilayah operasinya.

“Kebutuhan dan situasi masing-masing daerah berbeda-beda, untuk itu silahkan pemda melalui dinas terkait mengusulkan kuotanya” tutup Hindro.

Dalam acara yang diselenggarakan di Bandung, Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Wahju Satrio Utomo hadir sebagai narasumber didampingi oleh perwakilan Masyarakat Transportasi Indonesia Ellen Tangkudung.

Wahju mengatakan bahwa dalam aturan penyempurnaan dari PM 26/2017 ini ada beberapa hal yang di atur yaitu tarif, argometer taksi, wilayah operasi, kuota, persyaratan minimal 5 kendaraan bagi badan usaha, bukti kepemilikan kendaraan, Domisili TNKB, SRUT, Peran Aplikator, Stiker ASK, Kewajiban Asuransi, Kewajiban Aplikator, Sanksi dan lain sebagainya.

Wahju mengatakan bahwa peran dan kewajiban aplikator adalah hal yang baru dalam rancangan revisi PM 26/2017. “Menurut UU 22 Tahun 2009 tentang LLAJ sudah jelas dinyatakan bahwa yang boleh berusaha di bidang transportasi adalah badan hukum di bidang transportasi,” terangnya.

Pada saat yang bersamaan di Medan dilangsungkan juga sosialisasi revisi PM 26/2017 yang bertempat di Hotel SAKA Premiere Gajah Mada. Bertindak membuka acara ini Kepala Badan Litbang Perhubungan Umiyatun Hayati. Dalam sambutannya Umiyatun mengatakan sosialisasi revisi PM 26/2017 ini adalah untuk mendapatkan komitmen dan dukungan dari semua pihak khususnya para stake holder transportasi.

“Upaya kita melakukan sosialisasi revisi PM 26/2017 ini adalah kami ingin mendapatkan komitmen dan dukungan dari semua pihak. Bisa memberikan kebersatuan untuk mencari kesepakatan guna melakukan yang terbaik,” ujar Umiyatun.

Ia menambahakan bahwa dalam memperikan pelayanan transportasi kepada masyarakat harus melihat sisi keadilan. “Ini merupakan proses transisi yang harus kita lalui bersama. Kita kedepankan asas keadilan dalam pelayanan kepada masyarakat, sehingga kita bisa memehuhi pelayanan transportasi selamat, aman dan nyaman,” tuturnya. (Sumber Kemenhub)

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close