Thomas Djiwandono di BI, Pemerintah Janji Jaga Independensi

El John News, Jakarta-Pengajuan nama Thomas Djiwandono oleh Presiden Prabowo Subianto kepada DPR RI sebagai calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) menjadi perhatian publik. Isu independensi bank sentral mencuat seiring proses pengusulan tersebut, mengingat BI selama ini diposisikan sebagai lembaga yang harus terbebas dari pengaruh politik untuk menjaga stabilitas moneter dan kepercayaan pasar.

Sorotan publik muncul karena Thomas memiliki hubungan kekerabatan langsung dengan Presiden Prabowo. Thomas merupakan putra Biantiningsih Miderawati Djojohadikusumo, yang merupakan kakak kandung Presiden Prabowo Subianto. Latar belakang ini dinilai sebagian pihak tidak lazim bagi jabatan strategis di bank sentral.

Selain faktor kekerabatan, mekanisme pengusulan Thomas juga menuai perhatian. Pasalnya, pengajuan tersebut disebut melalui skema “tukar guling”, sementara posisi Deputi Gubernur BI sejatinya belum kosong karena para deputi yang menjabat masih berada dalam masa tugas aktif.

Meski menuai pro dan kontra, Komisi XI DPR RI tetap menetapkan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia dalam rapat yang digelar pada Senin (26/1/2026).

Keputusan tersebut mendapat tanggapan positif dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Ia berharap kehadiran Thomas di jajaran pimpinan BI dapat memperkuat koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter tanpa mengurangi independensi masing-masing lembaga.

Menurut Purbaya, pengalaman Thomas di pemerintahan dapat memberikan sudut pandang baru dalam pengambilan kebijakan moneter, khususnya dalam memahami berbagai perhatian fiskal pemerintah.

“Harapannya, beliau bisa memberikan masukan yang lebih kuat dalam kebijakan moneter, sekaligus memahami concern-concern di fiskal”

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa

Namun demikian, Purbaya menegaskan bahwa sinergi tersebut tidak berarti Kementerian Keuangan akan mendominasi Bank Indonesia. Ia memastikan independensi bank sentral tetap menjadi prinsip utama dan tidak akan ada intervensi dalam pengambilan kebijakan.

“Setelah di BI, beliau berada di sana. Saya tidak bisa mengendalikan. Justru dengan pemikiran yang lebih luas, beliau bisa memberi warna berbeda dalam diskusi kebijakan moneter,” tegas Purbaya.