Bahlil Pastikan Tak Ada Pemadaman Listrik, Pasokan Energi Nasional Aman

El John News, Jakarta-Pemerintah memastikan pasokan listrik nasional tetap aman dan tidak ada rencana melakukan pemadaman kepada masyarakat. Kepastian tersebut disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di tengah upaya pemerintah memperkuat ketahanan energi dan menjamin kelancaran operasional pembangkit listrik nasional.

Bahlil menegaskan pemerintah terus mengawal kebutuhan energi primer serta kondisi keuangan PT PLN (Persero) agar pelayanan listrik kepada masyarakat tidak terganggu.

“Insya Allah enggak (ada pemadaman),” kata Bahlil saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Menurut Bahlil, pemerintah telah melakukan koordinasi bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk memastikan berbagai kebutuhan PLN dapat terpenuhi, termasuk terkait pembayaran subsidi dan kompensasi yang menjadi penopang operasional perusahaan listrik negara tersebut.

Ia menilai dukungan pemerintah terhadap PLN menjadi faktor penting agar pasokan listrik tetap terjaga dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat maupun sektor industri.

“Jadi, secara umum, sudah dibahas tadi, enggak ada masalah,” ujarnya.

Selain aspek pendanaan, pemerintah juga menaruh perhatian besar pada ketersediaan batu bara sebagai sumber energi utama pembangkit listrik. Bahlil mengungkapkan kebutuhan batu bara PLN mencapai sekitar 154 juta metrik ton per tahun.

Dari jumlah tersebut, PLN telah mengamankan kontrak pasokan sekitar 134 juta ton. Artinya masih terdapat kekurangan sekitar 20 juta ton yang perlu segera dipenuhi agar tidak mengganggu operasional pembangkit.

Untuk mengatasi persoalan itu, Kementerian ESDM membentuk tim khusus yang melibatkan PLN, Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Ditjen Minerba), serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Tim tersebut bertugas mempercepat pengadaan batu bara kalori menengah yang selama ini menjadi salah satu tantangan utama PLN dalam memenuhi kebutuhan energi primer.

“Dalam rangka pengawasan energi primer agar tidak begini terus, maka kami membentuk tim pengadaan. PLN, Dirjen Minerba, dan BPKP,” kata Bahlil.

Ia menjelaskan salah satu kendala yang dihadapi PLN adalah terbatasnya pasokan batu bara kalori sedang akibat perbedaan harga yang cukup lebar antara harga pasar dan harga yang berlaku dalam skema Domestic Market Obligation (DMO).

Saat ini perusahaan tambang wajib menjual batu bara untuk kebutuhan dalam negeri, termasuk PLN, dengan harga DMO sebesar US$70 per ton. Sementara Harga Batu Bara Acuan (HBA) periode pertama Juni 2026 mencapai US$121,83 per ton.

Perbedaan harga tersebut membuat pasokan batu bara kalori menengah menjadi tidak selalu mudah diperoleh, sehingga diperlukan pengawasan dan koordinasi yang lebih kuat dari pemerintah.

Bahlil mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto turut memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut. Presiden meminta Kementerian ESDM, PLN, Ditjen Minerba, dan BPKP bekerja sama secara intensif untuk memastikan kebutuhan batu bara pembangkit dapat terpenuhi.

Melalui berbagai langkah tersebut, pemerintah optimistis keandalan sistem kelistrikan nasional tetap terjaga. Selain memastikan tidak ada pemadaman listrik, pemerintah juga berupaya memperkuat ketahanan energi nasional agar kebutuhan masyarakat dan dunia usaha dapat terus terpenuhi secara berkelanjutan.