Bank Dunia Siap Gelontorkan Pinjaman Untuk Pembangunan Rumah dan Infrastruktur Pariwisata

Bank Dunia siap mengucurkan dana untuk program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) terkait penambahan rumah dan pembangunan infrasturktur pariwisata. Kesiapan Bank Dunia ini dilontarkan Direktur Bank Dunia untuk Indonesia Rodrigo A. Chavez saat bertemu dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Jakarta, Senin, 5 Juni 2017.
Basuki mengatakan kucuran dana itu merupakan bentuk pinjaman dari Bank Dunia. Dana akan mendapatkan sebesar US$ 225 juta, Sedangkan sisanya US$ 225 juta lagi dialokasikan bagi subsidi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan target sasaran adalah masyarakat yang belum tersentuh program subsidi (FLPP), Subsidi Selisih Bunga (SSB) dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM).
”Sebanyak US$ 225 juta untuk memperbanyak rumah swadaya. Dan sebanyak US$ 225 juta untuk mendukung FLPP,” tutur Basuki
Menurut Basuki, hasil dari pinjaman sebesar US$ 450 juta ini akan terlihat dengan bertambahnya rumah sebanyak 1,2 juta unit pada tahun 2019 mendatang. Basuki yakin program yang akan dijalankan Kementeriannya ini akan membantu masyarakat dengang katergori salary people dan non-salary people untuk bisa memiliki rumah sendiri.
Rencananya loan sign atau pencairan akan dilakukan pada Juli mendatang. Sebagai langkah awal, setelah loan sign, Kementerian PUPR akan langsung ngebut melakukan pembangunan fisik.
Dari rencana awal pembangunan fisik dimulai pada Januari tahun depan, Basuki memasang target baru yakni pada Oktober 2017.
”Fisiknya kita mulai Oktober bisa. Ini kan multiyears, ajdi tidak perlu di awal tahun,” ucapnya
Sementara itu, untuk program infrastruktur pariwisata, Basuki mengatakan, ada tiga destinasi dari 10 destinasi prioritas yang akan dibantu lewat pinjaman dari Bank Dunia.
ke tiga destinasi prioritas Yaitu, Danau Toba, Borobudur, dan Mandalika. Infrastruktur yang akan dibangun meliputi infrstruktur dasar, seperti air, sanitasi, jalan, dan homestay.
Untuk besarannya, Basuki mengaku masih belum mengetahui besaran untuk masing-masih objek wisatan. Menurutnya, saat ini masterplan-nya masih dalam tahap persiapan penyusunan sehingga masih belum ada kepastian.
”Agustus ini mulai penyusunan masterplan. Sekarang baru didiskusikan. Pembagiannya tergantung demand yang nantinya dilihat dari masterplan,” katanya.
Program yang ritargetkan selesai dalam 12 bulan itu akan memulai implementasi fisik pada 2018. Namun, kata Basuki, pembangunan air dan sanitasi bisa didahulukan karena tanpa masterplan pun dua kebutuhan itu pasti akan dibangun.
”Total pinjamannya untuk implementasinya US$ 200 juta. Sedangkan untuk masterplan-nya, kita dapat grant US$ 8 juta,” tambah Basuki.