BNPB Pastikan Pencarian Korban Longsor di Pekalongan Terus Berlanjut, Prioritaskan Keselamatan Masyarakat

Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto menegaskan bahwa upaya pencarian terhadap korban tanah longsor di Kabupaten Pekalongan harus tetap menjadi prioritas utama. Suharyanto yang mengunjungi lokasi bencana di Kecamatan Petungkriyono menyatakan bahwa keselamatan warga adalah hal yang harus dijaga di segala kondisi. “Keselamatan masyarakat adalah hukum tertinggi dalam penanganan bencana,” ujar Suharyanto, dengan harapan semua pihak bekerja sama semaksimal mungkin untuk menemukan tujuh korban yang masih hilang.

Suharyanto menegaskan bahwa meski Basarnas memiliki prosedur pencarian selama tujuh hari, upaya pencarian tidak akan dihentikan jika keluarga korban tetap menginginkan pencarian diteruskan. “Jika keluarga meminta agar pencarian dilanjutkan, kita akan berusaha semaksimal mungkin,” ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa BNPB akan terus mendukung tim SAR dengan sumber daya yang ada, sembari menunggu keputusan pihak keluarga setelah tujuh hari pencarian.

Selain upaya pencarian korban, Kepala BNPB juga menyoroti pentingnya membuka akses jalan yang tertutup material longsor untuk mendukung mobilitas masyarakat yang terdampak. Jalan utama yang menghubungkan Kecamatan Petungkriyono dengan Kota Pekalongan terhalang, mengganggu distribusi bantuan dan kebutuhan logistik. Suharyanto mengungkapkan bahwa meski pembukaan jalan membutuhkan anggaran dan koordinasi, BNPB siap memberikan dukungan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

“Kami siap mendukung, namun dokumen pertanggungjawaban harus dipenuhi,” ujarnya.

Kepala BNPB mengingatkan bahwa seluruh korban yang terluka akibat bencana harus mendapatkan perawatan terbaik tanpa dibebani biaya. Dalam kunjungannya, Suharyanto meminta agar semua kebutuhan dasar pengungsi, seperti makan, minum, dan logistik, segera dipenuhi.

“Yang luka-luka jangan dikenakan biaya apapun, logistik harus terpenuhi,” tegasnya, mengingat pentingnya menjaga kondisi fisik dan mental masyarakat yang terdampak.

Suharyanto juga mengingatkan pemerintah daerah untuk segera mempersiapkan transisi dari tanggap darurat menuju fase pemulihan. Dalam tahap ini, Suharyanto meminta pemerintah daerah segera mendata kerusakan infrastruktur, baik rumah warga maupun fasilitas umum. Ia berharap proses pendataan dapat dilakukan secepatnya agar bantuan dari pemerintah pusat dapat segera disalurkan kepada masyarakat.

“Pendataan harus cepat agar masyarakat tidak menunggu terlalu lama,” ujarnya.

Seiring dengan kerusakan infrastruktur di Pekalongan, seperti rusaknya jembatan yang menghubungkan wilayah terdampak, BNPB telah meminta dukungan TNI dan Polri untuk membangun jembatan sementara. Jembatan belly yang akan dipasang, menurut Suharyanto, akan memperlancar distribusi logistik dan pemulihan transportasi masyarakat.

“Kami akan meminta bantuan dari Mabes TNI untuk pemasangan jembatan sementara,” ungkap Suharyanto. Setelah itu, jembatan permanen akan dibangun melalui program rehabilitasi dan rekonstruksi.

Dalam menghadapai fase rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, Suharyanto meminta pemerintah daerah untuk segera menyusun Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P). Dokumen ini sangat penting untuk koordinasi di tingkat pusat dan akan menjadi dasar dalam rapat yang melibatkan seluruh kementerian terkait. Suharyanto mencontohkan, Kementerian Pendidikan akan turun tangan jika sekolah yang rusak akibat bencana, sedangkan Kementerian Pekerjaan Umum akan bertanggung jawab terhadap kerusakan infrastruktur seperti jembatan dan jalan.

Suharyanto juga menekankan pentingnya kesiapsiagaan terhadap bencana hidrometeorologi yang sering melanda wilayah Jawa Tengah. Mengingat telah ada lima kabupaten yang terdampak, ia meminta seluruh elemen masyarakat, pemerintah, dunia usaha, serta media untuk bekerja sama dalam mitigasi bencana.

“Bencana ini bisa terjadi kapan saja, dan kita harus siap menghadapinya,” kata Suharyanto. Sinergi antar sektor akan mengurangi dampak bencana dan mempercepat pemulihan.

Menurut laporan kaji cepat, jumlah korban jiwa akibat bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Pekalongan mencapai 21 orang, dengan lima lainnya masih hilang hingga Rabu (22/1/2025). Tak hanya korban jiwa, infrastruktur juga mengalami kerusakan parah, termasuk 27 rumah rusak berat dan lima jembatan yang hancur. Sebagai respons cepat, Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah menetapkan status tanggap darurat selama dua pekan, dengan bantuan operasional dari BNPB sebesar Rp 289.500.000 untuk penanganan bencana.

“Kami telah menyalurkan bantuan berupa sembako dan makanan siap saji untuk mendukung upaya tanggap darurat,” tambah Suharyanto.