Di Hadapan Hakim MK, Menko Airlangga Jelaskan Alasan Bansos Tetap Digulirkan
Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memberikan penjelasan mengenai keputusan pemerintah untuk tetap menyalurkan bantuan sosial (bansos) meskipun Indonesia telah memasuki masa periode Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Penjelasan ini disampaikannya saat bersaksi di sidang Perselisihan Hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi pada Jumat (05/04/2024).
Airlangga menyampaikan tiga alasan penting mengapa pemerintah memutuskan untuk tetap menyalurkan bansos. Pertama, ia mengungkapkan dampak penurunan produksi beras akibat fenomena El Nino. Menurutnya, BMKG dan beberapa pusat iklim dunia memprediksi El Nino akan berlanjut hingga periode Desember 2023 bahkan Januari-Februari 2024, yang berdampak pada penurunan produksi beras.
Alasan kedua yang disebutkan adalah bagaimana El Nino juga memengaruhi penurunan produksi beras di beberapa negara, seperti Thailand dan Vietnam. Airlangga mencontohkan kenaikan harga beras yang juga terjadi di sejumlah negara produsen beras.
“Kita lihat produksi beras sampai bulan Juli Februari kita turun 5,88 juta ton, pada saat yang sama terjadi kenaikan harga beras dunia di mana Thailand itu 624 dolar per ton, naik 28%,” imbuhnya.
Lebih lanjut, alasan ketiga adalah inflasi akibat kenaikan harga bahan pangan. Menurutnya, bantuan ini sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar (UUD) 1945 pasal 34, di mana bansos diberikan untuk mitigasi kemiskinan dan potensi perlambatan ekonomi.
“Kita tahu penduduk miskin sangat rentan terhadap kenaikan harga khususnya kelompok makanan dari desil 1 sampai 4 penduduk, 25% adalah untuk membeli bahan makan pokok atau beras,” tambahnya.
Dengan penjelasan tersebut, Airlangga Hartarto menjelaskan keputusan pemerintah yang diambil dengan pertimbangan serius terhadap kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, terlepas dari situasi politik yang tengah berlangsung menjelang Pemilu 2024.
Lebih lanjut, Airlangga menjelaskan bahwa program perlindungan sosial (perlinsos) yang diberikan pemerintah telah dibahas secara transparan dan akuntabel.
“Program perlindungan sosial adalah upaya pemerintah untuk mendukung masyarakat untuk menghadapi berbagai tekanan, mempertahankan kehidupan dan penghidupan,” kata Airlangga.
Airlangga menegaskan bahwa program perlindungan sosial terus berjalan dan dilaksanakan secara reguler. Program tersebut diberikan pemerintah untuk menghadapi berbagai kerentanan dan tekanan ekonomi, terutama kepada masyarakat miskin dan rentan.
Pemerintah, menurut Airlangga, memberikan perlindungan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat yang terdampak, khususnya oleh risiko El Nino pada 2023-2024 yang menyebabkan kenaikan harga pangan dan dapat mengganggu penghidupan masyarakat miskin dan rentan.
