Di Hadapan Menteri Nishimura, Puan Undang Jepang Makin Banyak Investasi ke Proyek Strategis RI
Dalam rangkaian kunjungan kerjanya di negeri matahari terbit, Ketua DPR RI Puan Maharani bertemu dengan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri Jepang, Yasutoshi Nishimura. Di hadapan Menteri Nishimura, ia mengundang perusahaan-perusahaan Jepang untuk semakin banyak berinvestasi ke berbagai proyek strategis nasional (PSN) Indonesia.
Pertemuan Puan dengan Menteri Nishimura berlangsung di Imperial Hotel, Tokyo, Jepang pada Rabu malam (11/10/2023) waktu setempat. Ia didampingi oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris, Anggota Komisi V DPR RI Irine Yusiana Roba Putri dan Sekjen DPR RI Indra Iskandar.
Sementara itu Menteri Nishimura didampingi oleh Direktur Jenderal Kebijakan Perdagangan Jepang, Tekehiro Matsuo, Direktur Divisi Asia dan Pasifik Jepang, Mami Fukuchi, Sekretaris Eksekutif Menteri Perekonomian, Perdagangan dan Industri Jepang, Masaki Higurashi dan
Wakil Direktur Utama, Divisi Asia dan Pasifik Jepang, Hiroshi Nishimoto.
Pertemuan Puan dengan Menteri Nishimura sendiri merupakan kunjungan balasan setelah Menteri Ekonomi Jepang itu disambut di Gedung DPR RI pada awal bulan September tahun lalu. Di awal pertemuan, Puan menyampaikan apresiasi atas hubungan diplomatik Indonesia-Jepang yang sudah berjalan selama 65 tahun.
“Saya sangat senang dapat bertemu kembali dengan Yang Mulia sejak pertemuan terakhir kita di Jakarta pada September tahun 2022,” ucap Puan.
“Sebagai Ketua DPR RI, saya selalu memberikan dukungan agar hubungan Indonesia-Jepang semakin erat,” lanjut perempuan pertama yang menjabat Ketua DPR ini.
Puan lantas berbicara mengenai pentingnya peran parlemen dalam hubungan diplomatik antar-negara. Hal ini lantaran parlemen merupakan representasi dari rakyat.
“Kerja sama kedua negara telah berlangsung sangat baik dan perlu lebih melibatkan parlemen,” sebut Puan.
Sebagai mitra strategis Indonesia, Puan mengajak Jepang untuk meningkatkan kerja sama di bidang ekonomi terutama pada akses pasar produk perikanan Indonesia ke Jepang terkait dengan Indonesia Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA).
“Saya mengharapkan juga Jepang memberikan fleksibitilas untuk aturan impor produk perikanan, kopi dan sorbitol. Lalu diberikannya akses lebih besar di Jepang terkait penerimaan tenaga kerja sektor pariwisata,” harap mantan Menko PMK itu.
Kemudian dalam bidang investasi, Puan mengundang Jepang untuk meningkatkan investasi di berbagai PSN Indonesia. Apalagi Jepang merupakan investor terbesar ke dua Indonesia dalam beberapa dekade terakhir.
“Saya turut mengundang investasi Jepang di sektor strategis di Indonesia seperti infrastruktur, energi, transportasi dan industri kendaraan elektrik,” ungkap Puan.
Di sisi lain, Puan menyinggung soal diperlukannya penyelesaian tepat waktu proyek-proyek investasi pada pembangunan proyek pembangunan di Indonesia yang mendapat dukungan dari Jepang.
Seperti diketahui terdapat beberapa proyek strategis nasional yang mendapat dukungan investor asal Jepang. Seperti proyek MRT Jakarta yang keberhasilan proyek pembangunannya tidak terlepas dari peran Jepang melalui kerja sama dengan JICA (Japan International Cooperation Agency) untuk dukungan teknis dan keuangannya.
Lalu ada proyek pembangunan Pelabuhan Patimban, di mana JICA juga memberikan pinjaman dana kepada Indonesia dalam proyek yang dibangun melalui 3 tahapan itu. Tahap 1 dibangun pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, dan tahap 1- l2 dilaksanakan pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2025, kemudian tahap selanjutnya akan dilanjutkan pada tahap 2 dan 3.
Puan mengatakan, ketepatan waktu pembangunan dapat menciptakan lingkungan investasi yang sehat.
“Saya juga mengharapkan penyelesaian tepat waktu dari pembangunan infrastruktur strategis yang didukung Jepang yaitu proyek MRT Jakarta, dan pelabuhan Patimban,” tutur cucu Bung Karno ini.
Dengan banyaknya kerja sama Indonesia-Jepang selama 65 tahun, Puan berharap hubungan kedua negara ke depan dapat semakin lebih erat lagi. Terutama pada bidang ekonomi.
“Saya mencatat banyak hal yang telah dilakukan dalam rangka kerja sama ekonomi kedua negara. Namun tentunya selalu terdapat ruang untuk meningkatkannya,” tutup Puan.