Ganjil-Genap Belum Perlu Diberlakukan di DIY
Pemda DIY menyatakan Yogyakarta belum perlu skema pengaturan kendaraan bernomor polisi ganjil dan genap untuk mengatasi kemacetan lalu lintas. Sebab kemacetan di Yogya dinilai masih wajar dan hanya terjadi di ruas-ruas serta waktu-waktu tertentu saja. Untuk mengatasi kemacetan di Yogya masih bisa dilakukan dangan cara rekayasa lalu lintas.
Sekda DIY Gatot Saptadi mengatakan, wacana Kemenhub mendorong Pemprov atau daerah untuk mulai menerapkan kebijakan ganjil-genap boleh dan sah-sah saja. Namun solusi itu perlu kajian mendalam jika akan diterapkan di Yogya.
Baca juga :
Ganjil Genap Lebih Efektif Dibanding 3 in 1
Siap-Siap, Yogyakarta Bakal Terapkan Ganjil-Genap
Rekayasa lalu lintas yang lain masih banyak yang bisa diterapkan di Yogya, seperti jalan satu arah, pembatasan jenis-jenis kendaraan dan sebagainya. “Untuk sekelas Yogyakarta, belum perlu. Justru yang perlu kita perbaiki manajemen lalu lintasnya,” kata Gatot.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DIY Sigit Sapto Rahardjo juga menyatakan Yogya belum perlu kebijakan ganjil-genap. “Kemenhub tidak bisa menyamaratakan problematika kemacetan lalu lintas dengan rekayasa ganjil-genap di setiap kota atau daerah. Untuk lima tahun ke depan kita belum perlu skema ganjil-genap,” ujarnya.
Dirlantas Polda DIY Kombes Pol Latif Usman menilai, aturan ganjil-genap belum mendesak diberlakukan di Yogya. Kemacetan di Yogya masih wajar. Rekayasa lalu lintas selama ini sudah cukup efektif mengatasi kemacetan.
Menurut Wadirlantas Polda DIY AKBP Yugonarko, beberapa rekayasa itu antara lain dengan sistem buka tutup jalan, dan memperpanjang waktu Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) bersama instansi terkait. Peneliti di Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM Dr Arif Wismadi menjelaskan, penerapan kebijakan ganjil-genap di Yogya akan berimplikasi positif pada penurunan volume kendaraan di jalan. Namun terdapat risiko bagi pembatasan jangkauan mobilitas orang. Untuk perlu memitigasi risiko
