Indonesia Membutuhkan Pendekatan Terintegrasi Guna Hadapi Tantangan Sampah
Indonesia saat ini tengah menghadapi tantangan berat dalam menangani kondisi sampah, termasuk dalam hal pengelolaan dan dampaknya pada masa depan. Saat ini Indonesia memproduksi 64 juta ton sampah per tahun termasuk 3.2 juta ton sampah plastik yang mana 1.3 juta ton berakhir di laut. Berbagai hasil studi bahkan menemukan bahwa Indonesia adalah pencemar sampah plastik nomor dua di dunia setelah Cina.
Dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, Pemerintah Indonesia telah menempatkan pengelolaan laut yang berkelanjutan, penanganan sampah di laut dan pengelolaan sampah secara umum sebagai prioritas. Pada pertemuan G20 di bulan Juli 2017, Presiden Joko Widodo menyatakan komitmen bahwa pada 2025, Indonesia akan mengurangi sampah hingga 30% dan mengurangi sampah plastik laut hingga 70%. Target ini akan dapat dicapai melalui penerapan berbagai inisiatif, seperti Program Pengelolaan Limbah Padat Nasional (NSWM), Agenda Laut Nasional dan Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Plastik. Dua terkahir dari inisiatif ini dipimpin oleh Kementrian Koordinator Bidang Kemaritiman.
Dalam kunjungan lapangan bersama ke Pintu Air Manggarai di Jakarta, Deputi Bidang Kedaulatan Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Arif Havas Oegroseno mengatakan, dengan adanya undang-undang tentang pemerintah daerah, maka permasalahan sampah menjadi tanggung jawab masing-masing pemerintah daerah (Pemda).
“Tapi masalahnya Pemda tidak punya anggaran yang memadai untuk mengelola sampah yang idealnya adalah USD 15 per orang/tahun,” tegasnya. Dengan demikian, lanjutnya, kerjasama antar sektor dan lembaga untuk memperkuat kebijakan yang terkait menjadi sangat diperlukan. Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk mengalokasikan US$1 milyar selama 5 tahun kedepan dengan dukungan dana tambahan dari berbagai mitra pembangunan lainnya, termasuk Bank Dunia dalam meningkatkan kapasitas pengelolaan sampah di berbagai kota pesisir di Indonesia, termasuk Jakarta.
Secara detil, Deputi Bidang Kedaulatan Maritim Kemenko Bidang Kemaritiman Arif Havas Oegroseno mengungkapkan beberapa contoh pemanfaatan dana hibah. “Bekerjasama dengan pemerintah daerah kita akan memanfaatkan dana hibah untuk menyusun desain pengelolaan limbah padat, membantu memperkuat jaringan antar bank sampah,” pungkasnya.
Menurut Gubernur DKI Anies Baswedan masalah sampah adalah masalah kita semua. Sebagai ibu kota, Jakarta menghasilkan sekitar 7000 ton sampah per hari. Per November 2017, Jakarta menghasilkan sekitar 2.3 juta ton sampah per tahun, termasuk 54% sampah organik dan 14% sampah plastik. Penangan sampah memerlukan peran aktif para warga.
“Saat ini kita masih dalam tahap 2.0 dimana Pemda dianggap sebagai penyedia jasa, dimana warga membuang sampah, pasukan oranye membersihkan. Kita ingin menuju ke tahap 3.0 dimana warga berperan aktif dalam menjaga lingkungan dengan cara bergotong royong, bekerja bakti dan berani menegur apabila ada yang membuang sampah sembarangan. Segala upaya akan semakin bermakna apabila seluruh pihak merasa bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan kota ini. Maju kotanya bahagia warganya” ujarnya.
Dalam kegiatan ini juga dihadiri World Bank Country Director Rodrigo A. Chaves, Duta Besar Norwegia Vegard Kalee, dan Duta Besar Denmark Rasmus A. Kristensen.
