Karena Warganya Banyak Kunjungi Indonesia, Pemerintah RI Hapus Calling Visa Untuk Pakistan
Tidak disangka wisatawan Pakistan yang berkunjung ke Indonesia cukup besar, padahal Pakistan merupakan negara yang tak pernah sepi dari pemberitaan konflik bersenjata. Pada tahun 2016 saja wisatawan asal Kota Seribu Cahaya ini yang datang ke Indonesia mencapai 8000 orang.
Melihat realita tersebut Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Ham memutuskan untuk menghapus kebijakan calling visa bagi warga negara Pakistan yang akan masuk ke Indonesia. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai hal tersebut akan segera dikeluarkan.
Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Ronny Franky Sompie mengungkapkan selain karena kunjungan warganya, penghapusan calling visa ini juga dikarenakan besarnya investasi serta ekspor Indonesia ke Pakistan.
“Cukup besar ya, terakhir 2016 itu sekitar 8.000 orang. Kemudian investasi, ekspor kita ke negara Pakistan juga jadi bahan pertimbangan. Ada hal yang menguntungkan ketika kita bekerja sama dengan negara-negara sahabat kita,” ujar Ronny di kantor Wakil Presiden RI, Jakarta, Senin, 7 Agustus 2017.
Meski belum diterapkan kebijakan bebas visa bagi warna negara Pakistan, namun pemerintah tetap berharap penghapusan calling visaitu bisa mempererat hubungan Indonesia dengan Pakistan.
“Ini merupakan bagian untuk memperkuat hubungan antarnegara, pertimbangannya juga ke sana,” ucap Ronny.
“Memang kebijakan calling visa ini awalnya karena aspek keamanan dari Badan Intelijen Negara. Persoalannya sangat kompleks. Tapi setelah dievaluasi hal itu tak diberlakukan lagi,” ujar mantan Kadiv Humas Polri tersebut.
Dikaitkan dengan keamanan maka untuk warga negara Pakistan yang pertama kalinya akan ke Indonesia, pengawasannya menjadi kewenangan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, tempat di mana visa kunjungan tersebut diajukan.
“Di negara sahabat itu ada perwakilan kita, di situlah pengawasan dilakukan. Kalau ini kan sebelum dia datang sudah diperiksa, sudah diawasi dengan ketat. Tapi kalau masuk dalam DPO, daftar penangkalan pasti tidak akan diberikan visa. Kemudahan ini berkaitan dengan investasi,” kata Ronny.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia mengambil keputusan untuk menghapus kebijakan calling visa tersebut.
Penghapusan calling visa itu untuk mempermudah warga negara Pakistan masuk ke Tanah Air, usai mendapat masukan dari Badan Intelijen Negara (BIN), Polri, Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Luar Negeri.
Nantinya, warga negara Pakistan yang ingin berkunjung ke dalam negeri cukup datang ke perwakilan Indonesia di negara mana pun untuk meminta visa kunjungan ke Indonesia.
