Mitsubishi Siap Bangun Pabrik Mobil Beremisi Rendah di Indonesia
Produsen mobil Jepang, Mitsubishi melihat Indonesia sebagai pasar yang cukup menggiurkan, karena itu Mitsubishi siap untuk berinvestasi membangun pabrik kendaraan roda empat dengan emisi rendah di Indonesia. Kesiapan Mitsubishi untuk berinvestasi ini disampaikan sendiri oleh CEO Mitsubishi Motors Corporation Osamu Masuko saat bertemu Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto di Kementerian Perindustrian, Jakarta, Rabu, 9 Agustus 2017.
“Mitsubishi pada prinsipnya siap untuk berinvestasi kendaraan rendah emisi, karena dia sudah memproduksi baik kendaraan listrik maupun hibrida,” kata Dirjen Industri Logam Mesin Alat Trasnportasi dan Elektronika Kementerian Perindustrian I Gusti Putu Suryawirawan. yang ikut mendampingi Airlangga bertemu Osamu Masuko.
Putu menerangkan secara eksklusif Masuko menyampaikan kepada Airlangga bahwa Mitsubishi membutuhkan dukungan insentif fiscal dari pemerintah Indonesia agar investasi ini dapat terealisasi. Ada beberapa hal yang harus dikaji pemerintah terkait usulan Masuko tersebut, diantaranya pemerintah akan mengkaji penyempurnaan pajak kendaraan roda empat dengan mempertimbangkan tingkat emisi yang dihasilkan dari bahan bakar kendaraan itu sendiri itu.
Artinya jika sebuah kendaraan memiliki tingkat emisi yang rendah maka pajak di kendaraan tersebut akan dikenakan tariff pajak yang rendah juga, sebaliknya jika produksi gas buangnya tinggi maka tarif pajaknya akan semakin tinggi.
Dengan skema seperti itu diharapkan dalam menarik banyak investor untuk memproduksi mobil rendah emisi di Indonesia. Selain itu, lanjut Putu, penyediaan infrastruktur pendukung juga perlu dipersiapkan, misalnya stasiun pengisian daya listrik.
“Kesiapan itu kembali lagi dilihat dari volume. Industri ini sebetulnya semuanya sudah ada, tapi dia tergantung dua hal, pertama, keberpihakan pemerintahnya, kemudain volume. Makanya kami sedang kaji struktur pajaknya ini,” pungkas Putu.
Namun untuk nilai investasi, menurut Putu belum disampaikan oleh Masuko, karena pihak masih menghitung dan menunggu hasil kajian dari Pemerintah RI.
