Kemenlu RI Fasilitasi Kepulangan WNI dari Nepal Pascakerusuhan
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) telah berhasil memfasilitasi pemulangan 17 Warga Negara Indonesia (WNI) dari Nepal pada Sabtu, 13 September 2025. Pemulangan ini merupakan bagian dari langkah evakuasi menyusul kerusuhan besar yang melanda Nepal sejak awal pekan ini.
Sebanyak 57 dari total 78 WNI yang berada di Nepal untuk kunjungan singkat kini telah berhasil kembali ke tanah air. Proses evakuasi dapat dipercepat setelah Bandara Internasional Tribhuvan di Kathmandu kembali dibuka, usai sempat ditutup selama dua hari akibat kerusuhan yang meluas.
Kemlu RI melalui Tim Perlindungan WNI bekerja sama erat dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Dhaka, Bangladesh, yang juga mencakup wilayah Nepal, dalam melakukan langkah-langkah cepat tanggap. Sejak diberlakukannya pelonggaran pembatasan pergerakan warga oleh otoritas Nepal, tim gabungan segera menyisir lokasi-lokasi konsentrasi WNI di Kathmandu.
“Kami melakukan pemantauan dan penyisiran di sejumlah titik yang diketahui menjadi tempat tinggal atau kunjungan WNI, seperti di Hotel Soaltee, Hotel Tibel, kawasan wisata Thamel, dan Boudhanath,” demikian pernyataan resmi Kemlu RI yang dirilis Minggu (14/9/2025).
Langkah ini dilakukan untuk memastikan tidak ada satu pun WNI yang tertinggal atau mengalami kesulitan logistik selama masa krisis.
Meski kondisi di ibu kota Nepal mulai membaik, Kemlu RI tetap mengimbau masyarakat Indonesia untuk menunda perjalanan ke negara tersebut hingga situasi benar-benar stabil. Pelantikan Perdana Menteri Interim Sushila Karki memang menjadi titik balik pemulihan keamanan, namun masih terdapat kehadiran aparat militer dan polisi di sejumlah lokasi strategis.
“Untuk WNI yang memiliki rencana ke Nepal, kami sarankan agar mempertimbangkan ulang atau menunda keberangkatan sementara waktu. Keselamatan tetap menjadi prioritas utama,” tulis Kemlu.
Kemlu juga mengingatkan seluruh WNI yang bepergian ke luar negeri agar memperhatikan kondisi keamanan negara tujuan dan melaporkan perjalanan mereka melalui aplikasi Safe Travel, sebagai bagian dari sistem pelindungan terpadu.
Kerusuhan di Nepal meletus pada Senin (8/9/2025) menyusul aksi protes terhadap korupsi yang merajalela di pemerintahan dan pelarangan sejumlah media sosial populer. Aksi demonstrasi yang awalnya berlangsung damai dengan cepat berubah menjadi kekacauan massal. Insiden ini menelan sedikitnya 31 korban jiwa dan menyebabkan ratusan orang luka-luka.
Ketidakstabilan ini memuncak ketika Perdana Menteri Sharma Oli mengundurkan diri pada Rabu (10/9), dan Presiden Ram Chandra Paudel segera mengambil langkah pembentukan pemerintahan transisi dengan menunjuk Sushila Karki sebagai PM interim.
Direktur Perlindungan WNI Kemlu RI, Judha Nugraha, menyampaikan bahwa seluruh WNI yang berada di Nepal dalam kondisi selamat. Sejak awal kerusuhan, koordinasi intensif telah dilakukan dengan KBRI Dhaka untuk memastikan perlindungan dan pemantauan secara langsung terhadap para WNI.
“Kami mencatat total 134 WNI berada di Nepal saat krisis terjadi. Dari jumlah tersebut, 56 orang merupakan warga yang menetap, sementara 78 lainnya datang untuk kunjungan singkat — baik itu wisata maupun urusan konferensi,” ujar Judha dalam keterangan resmi, Sabtu (13/9/2025).
Judha memastikan, seluruh langkah evakuasi dan perlindungan dilakukan sesuai prosedur dan dengan memperhatikan kondisi lapangan. Upaya perlindungan akan terus dilakukan hingga seluruh WNI kembali dengan selamat atau dalam kondisi aman.
