Komisi IX DPR dan BI Berkolaborasi Kembangkan Desa Wisata di NTB
Komisi XI DPR RI dan Bank Indonesia berkolaborasi mengembangkan desa wisata di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Kedua lembaga itu, menilai pengembangan desa wisata dapat mendongkrak perekonomian masyarakat pedesaan.
Anggota Komisi XI Willgo Zainar mengatakan pengembangan ini, merupakan aspirasi dari kelompok sadar wisata dan kelompok lainnya.
“Salah satu bentuk upaya mendorong berkembangnya desa wisata adalah dengan menyerap aspirasi dari kelompok sadar wisata (pokdarwis) se-Pulau Lombok, dan beberapa perwakilan kepala desa yang sudah dijadikan desa wisata,” kata Willgo di NTB, Senin (25/3/2019).
Aspirasi itu disampaikan saat sosialisasi peran BI dalam mendukung pariwisata di NTB, Senin (25/3/2019). Willgo Zainar hadir dalam sosialisasi ini. Sementara dari pihak BI yang hadir adalah Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi NTB, Achris Sarwani.
Persoalan desa wisata menjadi salah satu persoalan yang paling banyak disuarakan para peserta sosialisasi. Masalah yang dihadapi para masyarakat pariwisata di NTB ini terkait desa wisata diantaranya adalah aturan yang belum sinkron.
Willgo mengapresiasi para kepala desa yang sadar akan pentingnya pengembangan desa wisata. Pengembangan ini, tidak bisa jalan sendiri harus ada yang mendampingi, baik dari Pemerintah maupun DPR. Dalam pendampingan itu nanti akan diketahui apa saja perlu dikembangkan, apakah dari SDM-nya, hingga bantuan infrastruktur.
“Seluruh masukan dari pokdarwis dan para kepala desa akan ditindaklanjuti di DPR dan kementerian. Nanti BI bisa membantu dari sisi digitalisasi pemasaran desa wisata. Jadi tentu kita ini mendengar kemudian menindaklanjuti aspirasi masyarakat untuk pengembangan ini,” ujar Willgo yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI.
Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi NTB, Achris Sarwani, mengatakan pihaknyajuga memiliki tanggung jawab untuk membantu pengembangan desa wisata.
Pengembangan itu diarahkan dalam bentuk sistem pemasaran dari desa wisata yang terintegrasi secara digital.
“BI itu tetap memberikan dukungan. Kami berharap setelah desa wisata punya produk yang unik atau sesuatu yang bisa dijual, kami bantu memasarkan. Yang penting adalah buat kemasan sesuai standarnya pariwisata dan standar online,” katanya.
Menurut Achris, pengembangan desa wisata akan dapat membantu meningkatkan sumbangan produk domestok regional bruto (PDRB) NTB dari sektor pariwisata yang selama ini masih kecil dibandingkan dengan sektor pembangunan lainnya.
Dampak ekonomi dari berkembangnya desa wisata juga akan dapat secara langsung dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di perdesaan.
