Menteri Purbaya: Harga Minyak Naik, BBM Bersubsidi Belum Dibatasi
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tampil sebagai pembicara pada acara Focus Group Discussion (FGD) Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia (Foto: Humas Kemenkeu)
El John News, Jakarta-Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah belum akan mengambil langkah pembatasan terhadap penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, meskipun harga minyak dunia tengah mengalami fluktuasi akibat dinamika geopolitik global.
Purbaya menegaskan bahwa kondisi saat ini belum memerlukan intervensi kebijakan yang drastis.
“Tidak ada, enggak ada, jangan diganggu dulu,” ujarnya di Jakarta, Rabu (25/3/2026).
Menurutnya, harga minyak mentah global masih berada dalam batas yang relatif aman. Saat ini, harga tercatat sekitar US$74 per barel, atau hanya sedikit lebih tinggi dibanding asumsi dalam APBN 2026 yang dipatok sebesar US$70 per barel.
“Masih terlalu dini dari harga minyak baru US$74. Even untuk mengambil tindakan saja masih terlalu cepat, baru meleset US$4 dari US$70 ini”
“Masih terlalu dini dari harga minyak baru US$74. Even untuk mengambil tindakan saja masih terlalu cepat, baru meleset US$4 dari US$70 ini,” jelasnya.
Ia menilai selisih tersebut belum cukup signifikan untuk mendorong perubahan kebijakan, khususnya terkait distribusi BBM bersubsidi yang menyangkut kebutuhan masyarakat luas.
Di saat Indonesia memilih menahan kebijakan, sejumlah negara di kawasan Asia justru mulai mengambil langkah antisipatif untuk menekan konsumsi energi.
Pemerintah Korea Selatan, misalnya, menggalakkan kampanye penghematan energi dengan membatasi penggunaan kendaraan dinas di sektor publik. Sementara itu, Jepang memilih melepas cadangan minyak strategis guna menjaga kestabilan pasokan dalam negeri.
Langkah berbeda diterapkan oleh Tiongkok yang melakukan intervensi pada harga BBM domestik guna meredam dampak lonjakan harga global.
Adapun Pakistan mengambil kebijakan yang lebih ketat, seperti penerapan kerja dari rumah (WFH), penutupan sekolah sementara, hingga pengurangan alokasi BBM untuk instansi pemerintah.
Sementara itu, Thailand juga mendorong efisiensi energi melalui pembatasan penggunaan pendingin ruangan dan penyesuaian pola kerja.
Berbagai langkah tersebut diambil sebagai respons terhadap potensi gangguan pasokan energi global, terutama akibat hambatan distribusi di kawasan strategis dunia.
Meski demikian, pemerintah Indonesia masih memilih untuk mencermati perkembangan yang ada sebelum mengambil kebijakan lanjutan, dengan tetap menjaga stabilitas pasokan energi nasional serta daya beli masyarakat.
