OJK : Total Ada 63% Penduduk Indonesia Sudah Terakses Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan, indeks keuangan inklusi di Indonesia sudah mencapai 63% sampai dengan 2017. Capaian itu disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso usai rapat koordinasi Strategi Nasional Keuangan Inklusi (SNKI) di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (4/12).

“Kalau sekarang ini sekitar 63%, jadi saya rasa bisa cepat dengan coverage seluler yang lebih luas untuk mencapai 75% di 2019,” kata Wimboh.

Untuk 2018, Wimboh menargetkan, indkes keuangan inklusi atau pengguna jasa keuangan di Indonesia berada di atas 70%, sehingga pada 2019 sudah mecapai 75% atau sesuai target.

“Kalau 2019 75%, sekarang 63% ya paling tidak sudah di atas 70% di akhir 2018,” tambah dia.

Rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution dan diikuti oleh Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardojo, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri Kominfo Rudiantara.

Wimboh menyebutkan, rapat koordinasi yang dilakukan adalah evaluasi bulanan terkait dengan langkah pemerintah ke depan dalam merealisasikan target keuangan inklusi menjadi 75%.

Salah satunya ketersediaan infrastruktur seluler sudah meluas di berbagai macam jaringan, mulai dari 2G, 3G, maupun 4G. Bahkan, pemerintah juga akan memanfaatkan data kependudukan untuk melihat masyarakat yang sudah terakses oleh jasa keuangan.

“Ini supaya masyarakat yang selama ini akses perbankan sulit ini bisa kita akses, agar inklusi kita lebih banyak lagi sehingga target 75% ini bisa tercapai,” jelas dia.

Sementara itu Gubernur Bank Indonesia (BI), Agus Martowardojo mengatakan, upaya yang disiapkan BI untuk mengejar target keuangan inklusi 75% di 2019 mulai dari bantuan pangan non tunai, hingga pemanfaatan jaringan seluler yang sudah merata.

Agus menjelaskan, kalau dari BI pasti terkait dengan keuangan inklusif karena juga melaporkan bagaimana kerja sama kita dengan pemerintah, misalnya kita dengan Kemensos. Menurutnya, Kemensos menjelaskan program PKH, menyalurkan melalui kartu keluarga sejahtera di tahun 2017 bisa menyalurkan hingga 5,9 juta penerima manfaat dan itu semua dilakukan secara non tunai.

Selain itu, dilaporkan juga bantuan pangan non tunai tentang rencana di 2018 dan jumlah penerima manfaat akan meningkat menjadi 10 juta.

“Dan kemudian laporan kementerian terkait. Kominfo, tentang bagaimana infrastruktur dalam bentuk infrastruktur komunikasi 4G, 3G dan 2G yang sudah available di seluruh Indonesia. Kalau yang 4G sudah di atas 50%. Ini akan bisa membantu startegi keuangan inklusif kita,” tambah Agus.

Dia menyebutkan, berdasarkan data Bank Dunia sampai dengan 2016 indeks keuangan inklusi Indonesia sudah mencapai 57%.

“Jadi inisiatif gerakan nasional non-tunai, bansos secara non-tunai, gerakan pemberian subsidi secara non-tunai, elektronifikasi jalan tol atau sistem pembayaran itu juga meningkatkan financial inclusion index. Jadi kalau sekarang di kisaran 57%, kita optimis di 2019 kita bisa capai 75%,” jelas dia.