Pemerintah Siapkan Strategi Pemberdayaan Masyarakat dan Pekerja Migran
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menerima Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar beserta sejumlah menteri dari Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat di Istana Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (3/1/2025). Dalam pertemuan tersebut, Muhaimin Iskandar memaparkan komitmen pemerintah untuk terus berupaya mempercepat agenda pemberdayaan masyarakat demi peningkatan kesejahteraan rakyat.
Menko Muhaimin mengungkapkan bahwa banyak isu yang harus segera diatasi, salah satunya adalah penyusunan data tunggal yang akurat agar bantuan sosial dan program pemberdayaan bisa tepat sasaran. Selain itu, pemerintah juga berencana untuk meningkatkan kapasitas usaha kecil, menengah, dan koperasi dengan memberikan pelatihan serta dukungan bahan baku. Untuk memperkuat hubungan antar UMKM, pemerintah akan memfasilitasi pembentukan holding atau kerja sama antar usaha kecil dan besar
“Dari sana ada banyak isu-isu yang harus ditangani cepat. Salah satunya data tunggal agar tepat sasaran, yang kedua meningkatkan kapasitas usaha kecil, menengah, dan koperasi dengan memberi kapasitas kemampuan kemudian bahan baku, holding antar UMKM akan kita lakukan agar usaha besar bersinergi, kolaborasi dengan UMKM,” ucapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto juga memberikan perhatian terhadap sektor pekerja migran. Muhaimin Iskandar menyampaikan bahwa salah satu fokus utama pemerintah adalah meningkatkan kapasitas dan keterampilan pekerja migran. Oleh karena itu, pemerintah akan mendirikan 100 balai latihan kerja baru yang ditujukan untuk para calon pekerja migran. Balai-balai ini bertujuan untuk memastikan bahwa para pekerja siap dengan keterampilan yang memadai sebelum berangkat ke luar negeri.
Muhaimin menambahkan bahwa balai latihan kerja ini akan menyiapkan pekerja migran untuk posisi-posisi tertentu dengan standar kualitas dan keterampilan yang tinggi, guna memastikan bahwa mereka bisa bersaing di pasar kerja internasional. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing para pekerja migran Indonesia.
Selain itu, pemerintah juga berencana untuk memperluas akses pendanaan bagi sektor-sektor yang membutuhkan dukungan, seperti UMKM, koperasi, ekonomi kreatif, dan pekerja migran. Melalui pinjaman berbunga rendah, pemerintah berharap dapat mendorong perkembangan sektor-sektor tersebut dengan memberikan kemudahan dalam pembiayaan.
“Ini akan diinisiasi untuk membuat model simpan pinjam, pinjam dengan bunga yang sangat rendah. Ini akan kita tindaklanjuti dengan kementerian-kementerian terkait khususnya kementerian keuangan berbentuk uang pemerintah yang dipinjamkan kepada para pekerja migran, juga kepada UMKM,” kata Muhaimin.
Model pinjaman berbunga rendah ini akan diluncurkan dengan menggandeng kementerian dan lembaga terkait, termasuk program kredit murah yang akan disalurkan melalui dana pinjaman bergulir. Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa langkah ini bertujuan untuk menciptakan sistem simpan pinjam yang menguntungkan dengan bunga yang sangat rendah, yang akan diakses oleh pekerja migran dan UMKM di seluruh Indonesia.
Dalam upaya memastikan bantuan sosial sampai ke tangan yang tepat, pemerintah melalui Kementerian Sosial akan fokus pada pembenahan data penerima bantuan. Muhaimin Iskandar menjelaskan bahwa pemerintah akan membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan usulan dan sanggahan terkait data penerima bantuan, agar tidak ada individu yang berhak mendapatkan bantuan tetapi terlewatkan.
“Tidak ada satupun orang miskin di Republik ini yang tidak mendapatkan bantuan. Itu adalah komitmen yang akan kita laksanakan dengan cepat,” ujar Muhaimin.
Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah serius dalam memastikan bantuan sosial tepat sasaran dan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat, pemerintah terus berkomitmen untuk melaksanakan berbagai program yang dapat memperkuat ekonomi rakyat. Melalui berbagai kebijakan yang tengah disusun, pemerintah berharap dapat mempercepat pembangunan ekonomi nasional dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat.
Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa pemberdayaan masyarakat bukan hanya soal meningkatkan ekonomi individu, tetapi juga bagaimana memperkuat kolaborasi antara usaha besar dengan UMKM, menyediakan pelatihan bagi pekerja migran, serta memperbaiki akses pendanaan dengan suku bunga rendah. Pemerintah juga akan memastikan bahwa program bantuan sosial semakin tepat sasaran dan dapat meringankan beban masyarakat yang membutuhkan.