Economic

Pemindahan Ibu Kota Butuh Anggaran Rp 466 Triliun, Ini Rinciannya

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro memaparkan pemindahan Ibu Kota Negara ke luar Pulau Jawa bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa dan kebutuhan untuk pemerataan ekonomi.

“Sudah terlihat betapa tidak seimbang dan idealnya persebaran ruang yang ada di Indonesia baik dari segi populasi maupun ekonomi. Untuk itu, pengembangan Ibu Kota Negara dalam sistem perkotaan dan konstelasi wilayah dibutuhkan agar bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menyelesaikan kesenjangan ekonomi. Oleh karena itu, kita harus mempersiapkannya dari sekarang,” ujar Menteri Bambang.

Bambang menjelaskan, strategi pengembangan Ibu Kota Negara dalam sistem perkotaan dan konstelasi wilayah dilakukan dengan pengembangan enam wilayah metropolitan (WM) di luar Pulau Jawa yaitu WM Medan, WM Palembang, WM Banjarmasin, WM Denpasar, WM Makassar dan WM Manado. Selain itu, pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri (KI) dan pengembangan sistem perkotaan nasional juga dibidik sebagai beberapa strategi pamungkas.

“Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, kita sudah membuat skenario pembiayaannya. Kita meminimalisasi pembiayaan dari APBN sekaligus makin belajar pembiayaan pembangunan yang tidak bergantung sepenuhnya pada anggaran negara. Pembiayaan kota baru ini yang terpenting bagaimana cara membangun dengan kreatif dan inovatif tanpa membebankan APBN,” tegas Menteri Bambang.

Ibukota baru hanya untuk 1,5 juta orang di tahap pertama dengan memperhitungkan jumlah maksimal. Perkiraan jumlah PNS pusat serta legislatif dan yudikatif adalah 195.500 ribu orang. Polri dan TNI 25.660 ribu orang, pihak keluarga dari yang pindah 884.840 orang, dan pelaku bisnis 393.950. Total 1,5 juta orang, itu pun setelah ibu kota baru ini selesai dibangun 5-10 tahun mendatang. Bahkan, ibu kota baru ini tidak akan masuk daftar 10 kota terbesar di Indonesia.

“Dari situ kita mencoba membuat estimasi besarnya pembiayaan tadi. Estimasi besarnya pembiayaan di mana skenario 1 diperkirakan kan membutuhkan biaya Rp466 triliun atau USD33 miliar. Skenario 2, lebih kecil karena kotanya lebih kecil yaitu Rp323 triliun atau USD23 miliar,” jelas Bambang.

Pembiayaan pemindahan ibu kota mengandalkan empat skema, yakni: 1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan Istana Negara, kompleks Parlemen dan Yudikatif, bangunan strategis TNI/POLRI, pengadaan lahan, dan ruang terbuka hijau; 2) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk peningkatan bandara dan pelabuhan; 3) Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk pembangunan infrastruktur utama (selain yang telah tercakup dalam APBN), sarana pendidikan, sarana kesehatan, lembaga pemasyarakatan, sarana dan prasarana penunjang; serta 4) Swasta untuk pembangunan perguruan tinggi, sarana kesehatan, MICE, dan science-technopark.

Dari jumlah biaya yang dibutuhkan itu, menurut Bambang Brodonegoro, pada skenario 1 porsi pemerintah yang dibutuhkan itu Rp250-an triliun, swasta hampir sama yaitu sekitar Rp215 triliun. Demikian juga untuk yang skenario 2, pemerintah sedikit lebih besar daripada swasta.

Bambang menambahkan, apabila ingin merealisasikan pemindahan ibu kota ini, ada semacam badan otorita yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Nanti badan ini mengelola dana investasi pembangunan kota baru, serta melakukan kerja sama baik dengan BUMN maupun swasta.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close