Headline News

Presiden Teken Perpu, Rp405,1 Triliun Dianggarkan Untuk Atasi Dampak Covid-19

Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan. Perpu tersebut merupakan langkah Pemerintah untuk mengatasi wabah virus Covid-19 (Corona) yang penyebaran tidak hanya terjadi di Indonesia saja,  namun sudah ke semua negara.

“Saat ini sebanyak 202 negara, termasuk Indonesia, sedang menghadapi tantangan berat yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Pandemi Covid-19 bukan hanya membawa masalah kesehatan masyarakat, tetapi juga membawa implikasi ekonomi yang sangat luas. Karena yang kita hadapi saat ini adalah situasi yang memaksa, maka saya baru saja menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan,” kata Presiden dalam konferensi video dari Istana, Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Selasa (31/3/2020).

Dalam waktu dekat Perpu tersebut akan disampaikan ke DPR untuk mendapatkan persetujuan menjadi Undang-undang. Presiden  berharap, dapat secepatnya menyetujui Perpu ini.

Perpu tersebut berisikan  soal penambahan APBN belanja dan pembiayaan APBN Tahun 2020 untuk penanganan COVID-19, sebesar Rp405,1 triliun. Anggaran tersebut akan mengisi beberapa post yakni Rp75 triliun untuk belanja bidang kesehatan, Rp110 triliun untuk perlindungan sosial, Rp70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus Kredit Usaha Rakyat, dan Rp150 triliun untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional, termasuk restrukturisasi kredit serta penjaminan dan pembiayaan dunia usaha, khususnya terutama usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah.

Presiden menjelaskan untuk bidang kesehatan, penggunaannya akan diutamakan untuk para tenaga kesehatan yang menangani kasus-kasus Covid-19. Dari laporan yang diterima para tenaga kesehatan ini sangat membutuhkan APD, test kit, reagen, ventilator dan juga untuk upgrade rumah sakit rujukan termasuk Wisma Atlet,

“Serta untuk insentif dokter, perawat, dan tenaga rumah sakit, juga untuk santunan kematian tenaga medis, serta penanganan permasalahan kesehatan lainnya,” sambung Presiden.

Untuk anggaran perlindungan sosial, yang anggarannya sebesar Rp110 triliun akan diperuntukan bagi keluarga penerima manfaat PKH. Data Pemerintah, keluarga penerima manfaat ini jumlahnya naik dari 9,2 juta keluarga menjadi 10 juta keluarga penerima manfaat.

Selain itu, anggaran perlindungan sosial juga akan difungsikan untuk kartu sembako yang totalnya juga mengalami kenaikan dari 15,2 juta orang menjadi 20 juta penerima. Kemudian anggaran tersebut akan dialokasikan untuk Kartu Pekerja, yang jumlah anggarannya dinaikkan dari dari Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun. Kenaikan anggaran kartu pekerja ini untuk meng-cover sekitar 5,6 juta orang yang terkena PHK,

“Juga akan dipakai untuk pembebasan biaya listrik 3 bulan untuk 24 juta pelanggan listrik 450 VA dan diskon 50 persen untuk 7 juta pelanggan 900 VA. Termasuk di dalamnya juga untuk dukungan logistik sembako dan kebutuhan pokok, yaitu Rp25 triliun,”ujar Presiden.

Sementara itu, untuk stimulus ekonomi bagi UMKM dan Pelaku usaha yang dialokasikan sebesar Rp150 triliun, akan digunakan untuk meringankan beban pekerja sektor industri pengolahan penghasil maksimal Rp200 juta, yakni digratiskannya PPH21.

Bukan itu saja, bagi industri kecil dan menengah pada 19 sektor tertentu, akan dikenakan pembebasan PPN impor untuk wajib pajak kemudian impor tujuan ekspor.

“Selain itu, juga akan dipakai untuk pengurangan tarif PPh sebesar 25 persen untuk wajib pajak kemudian impor tujuan ekspor, terutama industri kecil menengah pada sektor tertentu. Dan juga percepatan restitusi PPN bagi 19 sektor tertentu untuk menjaga likuiditas pelaku usaha. Dan untuk penurunan tarif PPh Badan sebesar 3 persen dari 25 persen menjadi 22 persen. Serta untuk penundaan pembayaran pokok dan bunga untuk semua skema KUR yang terdampak COVID-19 selama 6 bulan,” tegas Presiden.

Presiden mengungkapkan, Pemerintah menggandeng Bank Indonesia dan OJK untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional dengan cara mengoptimalkan bauran kebijakan moneter dan sektor keuangan

“Bank Indonesia telah mengeluarkan kebijakan stimulus moneter melalui kebijakan intensitas triple intervention, kemudian menurunkan rasio giro wajib minimum valuta asing bank umum konvensional, dan juga memperluas underlying transaksi bagi investor asing dan penggunaan bank kustodi global dan domestik untuk kegiatan investasi,” ungkap Presiden.

Bagi yang memliki kredit atau leasing akan diberikan keringanan atau penundaan pembayaran hingga Rp10 miliar. Nantinya OJK akan mengeluarkan kebijakan untuk mengatur keringanan atau penundaan pembayaran. Kebijakan ini juga termasuk untuk UMKM dan pekerja informal maksimal 1 tahun.

“Serta memberikan keringanan dan/atau penundaan pembayaran kredit atau leasing tanpa batasan plafon sesuai dengan kemampuan bayar debitur dan disepakati dengan bank atau lembaga leasing,” tutup Presiden.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close