RI-AS Percepat Negosiasi Tarif, Indonesia Berkomitmen Jaga Hubungan Dagang Seimbang
Pemerintah Indonesia menunjukkan respons cepat dan serius dalam menyikapi kebijakan tarif resiprokal yang diumumkan oleh Presiden AS Donald Trump pada awal April 2025. Dalam rangkaian pertemuan bilateral lanjutan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memimpin delegasi RI dalam dialog tingkat tinggi dengan Pemerintah Amerika Serikat yang berlangsung pada Kamis sore (24/4/2025) waktu setempat.
Pertemuan strategis ini mempertemukan Menko Airlangga dengan Menteri Keuangan AS (Secretary of Treasury), Scott Bessent, di Washington, DC. Dalam kesempatan tersebut, Bessent menyampaikan penghargaan atas kecepatan dan keseriusan Pemerintah Indonesia dalam merespons kebijakan tarif AS yang baru.
“Saya sangat mengapresiasi surat resmi dari Menko Airlangga. Respons Indonesia sangat cepat dan menunjukkan semangat kerja sama. Ini awal yang sangat baik,” ujar Bessent, sembari menegaskan pentingnya mempertahankan momentum positif dalam hubungan bilateral kedua negara.
Dalam pembicaraan tersebut, Airlangga Hartarto menyampaikan kembali posisi Indonesia yang sudah disampaikan sebelumnya dalam pertemuan dengan USTR dan Departemen Perdagangan AS. Ia menegaskan bahwa Indonesia berkomitmen untuk membangun hubungan dagang yang adil dan saling menguntungkan.
“Atas arahan Presiden Prabowo Subianto, kami ingin mengurangi ketidakseimbangan perdagangan yang saat ini masih mencatatkan defisit di sisi Amerika Serikat,” kata Airlangga.
Sebagai upaya konkret, Indonesia akan meningkatkan pembelian sejumlah komoditas utama dari AS, termasuk minyak dan gas, serta berbagai produk pertanian unggulan. Tidak hanya itu, Pemerintah RI juga akan melakukan berbagai langkah deregulasi untuk menciptakan iklim perdagangan yang lebih terbuka.
“Kami tengah menyederhanakan regulasi, mulai dari perizinan impor, pengaturan kuota, hingga kebijakan tingkat kandungan dalam negeri,” jelasnya.
Investasi dan Kerja Sama Sektor Kunci Jadi Fokus
Selain isu tarif, pertemuan ini juga membahas peluang kolaborasi strategis dalam berbagai sektor. Indonesia menekankan pentingnya peningkatan investasi, khususnya di sektor critical minerals, serta menjalin kerja sama dalam bidang keuangan digital dan transformasi ekonomi.
“Ini bukan sekadar soal perdagangan, tapi juga tentang bagaimana kedua negara bisa berinvestasi satu sama lain dan membangun sistem ekonomi yang saling mendukung di era digital,” tegas Airlangga.
Dukungan dari sektor swasta dan asosiasi dunia usaha Indonesia juga menjadi fondasi penting dalam proses negosiasi ini. Pemerintah RI berharap pembahasan teknis dapat dimulai segera setelah penandatanganan perjanjian kerahasiaan (non-disclosure agreement/NDA) dengan pihak USTR pada 23 April 2025 lalu.
“Target kami, dalam 60 hari ke depan seluruh detail teknis sudah bisa difinalisasi,” tambah Airlangga optimistis.
Tak hanya bilateral, AS juga mengundang kerja sama yang lebih erat dengan Indonesia dalam forum multilateral, seperti G20. Tahun 2026, AS akan menjadi tuan rumah presidensi G20, dan mengajak Indonesia untuk berkontribusi dalam merumuskan agenda kebijakan ekonomi global yang inklusif.
Dalam konteks keanggotaan OECD, Amerika Serikat mendukung langkah Indonesia untuk bergabung sebagai anggota penuh. Proses aksesi ke OECD sendiri dinilai AS sebagai momentum penting bagi Indonesia untuk mempercepat reformasi struktural dan deregulasi di berbagai sektor.
Pertemuan ini memperlihatkan keseriusan kedua negara untuk merespons kebijakan tarif yang berpotensi berdampak besar pada arus perdagangan global, serta menegaskan kembali bahwa Indonesia adalah mitra strategis yang terbuka, bersahabat, dan siap untuk berkolaborasi secara konstruktif.
